PAN Kritik Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas

0
351
Yandri Susanto
Yandri Susanto

Jakarta, Nawacita – PAN tidak mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 mengenai pembubaran ormas. PAN, yang merupakan partai pendukung pemerintah, menilai penerbitan Perppu belum menjadi solusi menangani ormas yang dianggap anti-Pancasila.

“Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Yandri menyebut pemerintah seharusnya membina ormas yang dianggap menyimpang. Jika dengan mudah dibubarkan, kata Yandri, dikhawatirkan anggota ormas yang menyimpang itu malah semakin ‘liar’.

“Mereka (pemerintah) pembina masa pembubar? Kalau ormas dianggap menyimpang ‘keluar rel’, tugas pemerintah melakukan pembinaan,” jelasnya.

“Khawatir nanti ketika kita membubarkan orang-orangnya berkeliaran, membangun militansi, tidak terkendali malah, tidak terpantau, mereka malah berkamuflase, bertebaran, malah tidak sehat,” kata Yandri.

Sementara itu, saat ini belum ada urgensi mendesak untuk diterbitkannya Perppu tersebut. Lantaran situasi keamanan dan perekonomian negara masih terkendali.

“Perppu kan, itu kan pertanyaan mendasar apakah situasi sekarang ini genting dan mendesak terpenuhi. Menurut saya nggak, belum, karena kan negara aman saja,” ujarnya.

“Tidak ada goncangan atau stabilitas ekonomi yang terganggu, kehidupan bermasyarakat, sosial dan ekonomi terganggu, nggak,” sambungnya.

Yandri tidak sependapat jika proses peradilan untuk membubarkan ormas yang dianggap menyimpang tidak melalui peradilan. Menurut dia UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sudah mengatur agar pemerintah (eksekutif) tidak menjadi eksekutor tunggal.

“Kalau kita lihat di Perppu itu semua pasal peradilan itu dihapus, artinya kata putus untuk membubarkan semua ormas cukup dengan Menkumham. Ini menurut saya cukup berpotensi pemerintah akan sangat menonjol. Sementara kita ada upaya orang untuk mencari keadilan, orang per orang,” urainya.

“Kita ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Pembuat UU 17/2013 sudah memikirkan itu semua supaya pemerintah (eksekutif) tidak terbebani atau tidak menjadi eksekutor tunggal apakah mereka melanggar yang digariskan UU,” sambungnya.

Yandri menyebut terbitnya Perppu itu berpotensi menganggu kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berpendapat. Bahkan Perppu itu rawan disalahgunakan pemerintah untuk membubarkan ormas yang kritis.

“Kalau cukup dengan Kumham Apa ranah ormas yg melanggar, parameternya apa. Ini akan menjadi, kebebasan berserikat dan berpendapat terganggu. Jadi bisa juga perppu ini dijadikan oleh Pemerintah ketika ada ormas yang kritis, beda pendapat dengan pemerintah, sering demo, bisa juga dikatakan melanggar Pancasila,” tutur dia.

Sumber: detik

LEAVE A REPLY