2 Tahun Jokowi-JK, Pengusaha Nilai Perizinan Masih Sulit

0
561
foto/file

JAKARTA, NAWACITA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jususf Kalla (JK) genap 2 tahun pada 20 Oktober kemarin. Namun pengusaha mengaku masih ada hambatan perizinan dalam hal kemudahaan perizinan.

Hal tersebut disampaikan para pengusaha dalam gelaran ruang rembuk nasional 2016 yang digelar hari ini di Grand Sahid, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016).

Salah satu pengusaha yang mengeluhkan sulitnya perizinan adalah pengusaha hotel berbintang, Sukiman Hantono. Ia mengatakan setiap tahun harus mengurus izin terkait dengan perpanjangan hotelnya padahal hotelnya merupakan hotel besar.

“Masalah perizinan menjadi hambatan yang paling utama. Bayangkan hotel seperti ini setiap tahun disuruh bikin izin domisili padahal berpuluh-puluh tahun disuruh bikin domisili, ini kan aneh. Kalau kita bikin domisili itu kekuasannya di RT. Kalau RT nya nggak mau di tandatangani jangan harap dilakukan itu hotel gede loh,” kata Sukiman,

Selain itu, ada pula oknum yang melakukan pemalakan terhadap hotel tersebut. Ia mengatakan hal ini membuat pengusaha kurang nyaman dengan sulitnya izin tersebut ditambah pemalakan.

“Mau bisnis izinnya nggak dapat, kena lagi ormas-ormas yang malakin itu. Jadi gimana yang mau bisnis jadi nggak mau,” kata Sukiman.

Sukiman mengatakan dengan adanya hambatan tersebut membuat pengusaha yang ingin berinvestasi jadi sulit. Padahal saat ini ada momentum tax amnesty sehingga bisa melakukan investasi.

“Misal habis tax amnesty kita batal saja marah-marah ke bank karena nggak bisa investasi. Kalau itu nggak di lakukan jangan harap orang mau investasi,” kata Sukiman.

Selain itu, dia juga mengeluarkan unek-uneknya terkait instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional). Menurutnya ketika ingin mengurus sertifikat usaha lama sekali dikeluarkan izin sehingga muncul pungli pada akhirnya.

“Kalau berhbungan dengan pemerintah paling parah BPN. Kalau ngurus sertifikat bisa 3 tahun nggak diurus kalau ini nggak dibereskan nggak bakal bergerak sektor UKM,” kata Sukiman.

Ia menegaskan soal perizinan harus disederhanakan. Selain itu ia mengeluh ketika baru di pasang papan nama saja langsung di datangi petugas pajak, harusnya diberi edukasi yang baik tidak terkesan menakut-nakuti.

“Saya mau sampaikan ke teman-teman tolong perizinan di sederhanakan. Kalau orang mau buat papan nama langsung disurati perpajakan atau didatangi petugas pajak. Besoknya dia nggak mau lagi, tolong dong jangan nakut-nakutin dikit-dikit ancaman kriminal, orang juga nggak mau,” imbuhnya.

sumber : detikfinance

LEAVE A REPLY