Ahok Pasrah Jika Gugatannya Soal Cuti Kampanye Ditolak MK

0
374
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

JAKARTA, NAWACITA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali menjalani sidang gugatan UU Pilkada tentang cuti kampanye di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku akan menjalankan keputusan MK jika nantinya ditolak oleh hakim.

Dalam sidang yang digelar pada pukul 11.00 WIB, akan menghadirkan saksi ahli dari pihak pemerintah. Ahok mengaku siap untuk mendengarkan keterangan saksi ahli.

“Hari ini bukan saksi ahli dari kami, dari pemerintah dan DPR. Ya sudah hari ini kita dengarkan. Tinggal satu kali sidang lagi. Saya enggak tahu apakah hakim akan langsung memutuskan setelah dengar hari ini, tapi biasanya sih ada sidang berikutnya. Saya hadir nanti kok,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

Ahok menjelaskan, jika gugatannya terhadap pasal 70 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 ditolak oleh hakim MK akan berpengaruh pada keputusan dan penandatangan terhadap APBD yang harus segera disahkan.

Sebab, jika dirinya nanti harus melaksanakan cuti selama masa kampanye yakni 4 bulan maka status dirinya akan berganti menjadi Pelaksana Tugas (PLT).

“Kalau enggak diterima ya cuti. Enak kan. Ya pasti yakin APBD enggak bisa tanda tangan sampai Februari. APBD enggak bisa tandatangan oleh pelaksana tugas atau pejabat, kecuali saya sudah berhenti ya. Itu sudah disampaikan Pak Harjono secara Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ahok.

“Jelas di UUD 45 menyatakan gubernur dan kepala daerah beda dengan presiden dan menteri. Ini jelas kenapa dulu-dulu kita memiliki UU pemerintah daerah tahun 2004 no 32 pasal 79 ayat 3 nya sampai kita punya Perpu 1 tahun 2014 dan 2015, ada UU Nomor 8 pasal 70 ayat 3 (c). Semua menyebutkan dengan jelas kalau mau cuti harus memperhatikan waktu dan jadwal. Tanpa mengesampingkan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah,” papar Ahok.

Dalam sidang sebelumnya, Ahok menghadirkan pakar hukum tata negara Refly Harun serta Harjono sebagai saksi ahli. Dalam keterangan yang dijelaskan oleh Refly, ia menyoroti kewajiban cuti petahana selama masa kampanye menimbulkan kerugian bagi petahana yakni pemotongan masa jabatan.

“Cuti selama 3,5 bulan sama artinya akan memotong masa jabatan pemohon yang harusnya 5 tahun. Dalam konteks ini ahli setuju ada kerugian baik moriil maupun materiil. Bahkan kerugian konstitusional antara lain hak untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menjalani masa jabatan selama lima tahun,” jelas Refly.

SUMBER : DETIK

LEAVE A REPLY