JAKARTA, nawacita — Sejumlah badan usaha milik negara mulai menyiapkan aksi korporasi mencari dana alternatif dari penerbitan obligasi selain pola lama mengandalkan pinjaman dari perbankan.
Korporasi pupuk milik negara, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki penerbitan obligasi senilai Rp10 trliun untuk mendanai rencana revitalisasi dan pembangunan pabrik pupuk pada kuartal I/2017.
Direktur Keuangan Pupuk Indonesia Indarto Pamungkas mengatakan dana dari hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk revitalisasi dan pembangunan pabrik.
“Kami tentu akan melihat dari perbankan dulu. Mungkin kedua, kami merencanakan untuk masuk pasar modal melalui issue bond,” katanya ditemui di Gedung Bank Indonesia, Rabu (25/5).
Menurutnya, perusahaan telah mendapatkan peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Menjelang penerbitan obligasi, perusahaan ini akan mengurus peringkat dari lembaga pemeringkatan lainnya.
Indarto mengatakan kebutuhan investasi Pupuk Indonesia mencapai US$300 juta–US$400 juta dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu investasi yang dilakukan adalah revitalisasi pabrik-pabrik perusahaan yang dianggap sudah berusia tua.
“Pabrik-pabrik di Pupuk Indonesia Group itu sudah relatif tua. Kalau terus memelihara pabrik itu, efisiensinya nggak tercapai. Kami ingin men capai efisiensi,” paparnya.
Salah satu bentuk efisiensi itu adalah dalam hal konsumsi gas. Di pabrik tua, sambung Indarto, penggunaan gas dapat mencapai 36 MMBtu per ton sedangkan pabrik baru hanya mengonsumsi gas 24 MMBtu per ton.
Pada saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia diperkirakan mencapai 13 juta ton per tahun. Setelah revitalisasi sejumlah pabrik itu, kapasitas produksi diharapkan dapat mencapai 19 juta ton.
Terkait kinerja keuangan perusahaan, Indarto mengatakan Pupuk Indonesia menargetkan pendapatan se kitar Rp80 triliun pada 2016 atau me ningkat sekitar 21% dibandingkan dengan Rp6,6 triliun pada 2015. Dari pendapatan tersebut, perusahaan ini menargetkan laba bersih sekitar Rp5 triliun pada 2016 atau me ningkat sekitar 51% dibandingkan dengan Rp3,3 triliun pada 2015.
Disinggung mengenai rencana penawaran saham perdana (IPO) Pupuk Indonesia yang sempat diungkapkan oleh manajemen perseroan pada masa sebelumnya, Indarto mengatakan pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut pada 2016.
Seperti diketahui, Pupuk Indonesia adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai holding BUMN pupuk yang membawahi sejumlah perusahaan pupuk di berbagai wilayah Indonesia.
Pada saat ini, Pupuk Indonesia menaungi sejumlah anak perusaha anantara lain PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.
Secara terpisah, emisi surat utang juga direncanakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang bakal mengeluarkan penawaran umum berkelanjutan obligasi hingga Rp4 triliun pada semester II/2016.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Per sero) Tbk. Adityawarman mengatakan perseroan tengah menjajaki penerbitan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi senilai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.
“Mudah-mudahan bisa tahun ini, mungkin pada semester II. Kami harus lihat pasar juga,” katanya, Rabu, (25/5/).
Pada tahun ini, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, Jasa Marga memiliki obligasi jatuh tempo sebesar Rp1,4 triliun.
Rinciannya, obligasi yang jatuh tempo pada 6 Juli 2016 senilai Rp1 triliun dan obligasi jatuh yang jatuh tempo pada 27 September 2016 senilai Rp400 miliar.
Menurut Adityawarman, ada kemungkinan obligasi jatuh tempo tahun ini dibayar dari penerbitan obligasi baru. Kemungkinan lain, pembayaran pokok obligasi berasal dari pinjaman perbankan.
BELANJA MODAL
Jasa Marga menganggarkan belanja modal pada 2015 sebesar Rp14 triliun. Emiten pengelola jalan tol berkode saham JSMR itu mengalokasikan dana sendiri untuk membiayai sebagian dari anggaran belanja modal dan dari pinjaman perbankan.
“Sebagian besar belanja modal untuk anak-anak usaha,” ucapnya.
Berdasarkan laporan tahunan 2015 perseroan, biaya investasi pada 2016 untuk 13 anak usaha senilai total Rp11,34 triliun. Investasi terbesar dialokasikan untuk anak usaha yang menggarap ruas tol Solo-Ngawi yaitu PT Solo Ngawi Jaya senilai Rp2,86 triliun.
Diikuti investasi PT Trans Marga Ja teng senilai Rp1,54 triliun, PT Nga – wi Kertosono Rp1,6 triliun, PT Jasa – marga Kualanamu Tol Rp1,44 triliun, dan PT Marga Trans Nusantara Rp1,4 triliun.
Berikutnya, investasi untuk PT Jasa marga Bali Tol senilai Rp37,35 mi liar, PT Marga Lingkar Jakarta Rp20,97 miliar, PT Jasamarga Pan – daan Tol Rp930 juta, PT Marga Sa rana Jabar Rp106,45 miliar, PT Marga Nujyasumo Agung Rp810 miliar, PT Marga Kunciran Cengkareng Rp299 miliar dan PT Cinere Serpong Rp164,67 miliar.
Jasa Marga menang tender tiga ruas jalan tol sepanjang 175,62 kilometer (km) dengan total nilai Rp24,76 triliun. Rinciannya, ruas Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km dengan nilai Rp13,08 triliun, Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai Rp8,74 triliun, dan Pandaan–Malang sepanjang 37,62 km dengan nilai Rp2,96 triliun.
Sampai Mei 2016, jumlah obligasi yang diterbitkan oleh BUMN mencapai Rp7,65 triliun. Obligasi itu diterbitkan antara lain oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., senilai Rp4,65 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Rp2 triliun dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Rp1 triliun.
Dalam waktu dekat, BUMN lain yang bakal menerbitkan obligasi adalah PT Angkasa Pura II (Persero) dengan nilai penerbitan Rp2 triliun sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan senilai Rp6 triliun. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dominasi porsi pendanaan BUMN yang berasal dari pinjaman perbankan perlu dikurangi.
“Sebetulnya baik kalau bisa di-balance instrumen-instrumen pasar modal, bagaimana menerbitkan obligasi, bagaimana BUMN-BUMN ini mempunyai struktur pembiayaan selain dari perbankan,” kata Rini, Rabu (25/5).
Pemerintah sendiri mendorong supaya perusahaan melakukan pemeringkatan perusahaan untuk keperluan penerbitan obligasi itu.
“Ke depan ini, BUMN juga perlu melakukan rating,” kata Rini.
Rini mengatakan salah satu BUMN yang akan melakukan pemeringkatan adalah PT Pertamina (Persero). Apabila peringkat yang diperoleh Pertamina memadai, sambung Rini, perusahaan raksasa itu akan me nerbitkan obligasi.
“Prosesnya panjang. Setelah mela kukan audit, audit kembali, kami akan lakukan shadow rating, kalau kami mengeluarkan obligasi, kami jadi tahu cost-nya berapa,” papar Rini.
Pemeringkatan yang akan dilakukan oleh Pertamina itu akan dilakukan seiring proses pembentukan holding BUMN energi di mana perusahaan itu menjadi induk holding membawahi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
sumber : koranbisnis.com
