KPK Sentil Mentalitas Birokrasi, DIY Raih Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas

KPK Sentil Mentalitas Birokrasi, DIY Raih Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas

Jakarta,  Nawacita – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, menyoroti masih adanya mentalitas birokrasi yang mempersulit pelayanan publik dan berpotensi memicu praktik korupsi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran Program Nasional E-Learning ASN Berintegritas di Gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Program yang digelar secara hibrida tersebut dihadiri pimpinan 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi proyek percontohan (pilot project). Dalam kesempatan itu, Pemerintah Daerah DIY menerima piagam penghargaan sebagai salah satu instansi penyelenggara program pembelajaran integritas berbasis e-learning.

Setyo menegaskan, perubahan budaya kerja aparatur menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

“Masih ada yang berpikir, kalau bisa diperlambat ngapain dipercepat. Pola pikir seperti ini harus dihilangkan karena bisa berujung pada pungli, gratifikasi, hingga konflik kepentingan,” tegasnya.

Menurut Setyo, Indeks Integritas Nasional Indonesia saat ini masih berada di angka 71,23. Karena itu, KPK meluncurkan program e-learning sebagai upaya sistematis untuk memperkuat integritas sekitar 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.

Pada tahap uji coba, program ini mencatat tingkat keberhasilan 97,7 persen, dengan 55.493 ASN dinyatakan lulus dari 12 instansi peserta. Salah satunya Pemerintah Daerah DIY yang melibatkan 624 ASN.

Usai menerima penghargaan, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara.

“Transformasi digital melalui pembelajaran mandiri ini penting untuk membentuk karakter aparatur yang adaptif dan berintegritas tinggi,” ujar Sri Paduka.

Ia menilai penghargaan dari KPK bukan sekadar pencapaian, melainkan amanah untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY Amin Purwani memastikan daerahnya siap memperluas implementasi program tersebut. Menurutnya, sistem Learning Management System (LMS) yang dimiliki Bandiklat DIY telah siap mendukung pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan.

“Pencapaian target kami bahkan sudah melebihi 100 persen, dan setelah peluncuran ini kami siap langsung menjalankan program berikutnya,” kata Amin.

Ia menambahkan, materi pembelajaran yang disusun KPK bersifat praktis dan relevan dengan tantangan yang dihadapi ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya antikorupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.