MBG Surabaya Disorot Cipayung Plus: Ada Dugaan Jual Beli Titik Proyek dan Tak Tepat Sasaran

SURABAYA, Nawacita – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya (HMI, GMNI, IMM, dan GMKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026). Sekitar 400 aktivis turun ke jalan untuk menyuarakan rapor merah terkait kondisi ekonomi nasional yang dinilai kian membebani masyarakat kecil.

Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Muhammad Alakil Mullazam, menyatakan bahwa aksi ini didasari atas kajian mendalam mengenai keresahan masyarakat akar rumput. Lemahnya nilai tukar rupiah dan lonjakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dituding menjadi pemicu utama inflasi di daerah.

“Kondisi ekonomi saat ini berdampak luas, mulai dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga ojek daring. Mereka tercekik oleh tingginya beban pajak dan kenaikan harga pangan. Kami mendesak adanya transparansi anggaran negara serta perampingan kabinet pemerintahan pusat,” tegas Alakil.

Baca Juga: Program MBG Boros Rp1 Triliun per Bulan, Pemerintah Buka Opsi Penutupan SPPG

Selain isu ekonomi dan energi, aliansi mahasiswa membawa lima tuntutan krusial. Salah satu poin yang disorot tajam adalah indikasi praktik jual beli titik proyek dan pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran di wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Polri karena berpotensi mengintervensi wilayah sipil.

DPRD Surabaya Siap Salurkan Aspirasi, Tolak Moratorium MBG

Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh jajaran pimpinan dewan bersama Ketua dan anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pihak legislatif mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dan langsung menandatangani nota kesepakatan di atas mobil komando.

Meski demikian, DPRD Surabaya menggarisbawahi bahwa mayoritas tuntutan strategis tersebut—seperti kebijakan energi dan undang-undang—merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Tuntutan sudah kami terima dan akan kami bahas bersama unsur pimpinan untuk diteruskan ke DPR RI,” ujar perwakilan pimpinan DPRD Surabaya.

Terkait kenaikan Pertamax, dewan menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi memang fluktuatif mengikuti pasar global, namun pemerintah tetap menjamin subsidi untuk Pertalite dan Solar. Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dewan sepakat perlu adanya evaluasi total pada sistem implementasi di lapangan tanpa harus menghentikan program tersebut.

“Untuk MBG, kami sepakat perlu perbaikan tata kelola demi menutup celah penyimpangan. Namun jika dituntut moratorium (pemberhentian sementara), kami kurang sepakat karena ini merupakan visi-misi Presiden yang harus tetap berjalan dengan perbaikan sistem,” tambahnya.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah nota komitmen resmi ditandatangani. Namun, aliansi Cipayung Plus menegaskan akan mengawal ketat janji para legislator dan memberikan tenggat waktu selama 14 hari bagi DPRD Surabaya untuk memberikan progres nyata.

“Kami beri waktu 14 hari untuk tindak lanjut nyata. Jika dalam dua pekan komitmen ini tidak terealisasi, kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” pungkas Alakil.

(Deni)