Komisi B DPRD Bojonegoro Dorong BUMD Pangan Mandiri Jadi Penyangga Harga dan Solusi Petani
BOJONEGORO, Nawacita – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan lapangan sekaligus menghadiri koordinasi program kerja BUMD Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan peran BUMD dalam menjawab persoalan klasik yang dihadapi petani, khususnya terkait fluktuasi harga saat panen raya.
Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, M. Choirul Huda, memaparkan sejumlah progres yang telah dicapai serta rencana pengembangan ke depan. “BUMD ini lahir dari dinamika petani Bojonegoro, di mana saat panen sering mengalami harga yang tidak stabil, bahkan cenderung turun saat panen raya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Choirul Huda mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pihaknya akan menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak di tingkat desa.
“Tindak lanjutnya, tahun 2026 kami akan melakukan MoU dengan gapoktan, BUMDesa, koperasi desa, dan UMKM di 28 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Ini sesuai amanat Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri,” jelasnya.
Baca Juga: Meski Efisiensi, Komisi B DPRD Bojonegoro Dorong Pembangunan 4 Puskesmas
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menegaskan bahwa BUMD Pangan harus mampu menjadi solusi nyata bagi petani, bukan sekadar entitas bisnis. “Tetapi benar-benar hadir sebagai solusi bagi persoalan petani di Bojonegoro,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan utama yang selama ini dihadapi petani, yakni ketidakstabilan harga, terutama saat panen raya. Menurutnya, BUMD harus hadir sebagai offtaker yang mampu menyerap hasil panen dengan harga yang layak dan memberikan kepastian pasar,” imbuhnya.
Komisi B DPRD, lanjut Sally, mendukung penuh keberadaan BUMD tersebut, namun menekankan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan.
“Kami mendukung penuh, tetapi harus diiringi dengan kinerja profesional, tata kelola yang baik, serta target yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Sally menambahkan, melalui kolaborasi tersebut, BUMD diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Tahun ini terdapat penyertaan modal dasar sebesar Rp12,5 miliar, atau setengah dari total modal dasar yang ditetapkan melalui perda.
“Dengan itu, kami berharap keberadaan BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya petani,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir berbagai elemen perwakilan gapoktan, Koperasi Desa Merah Putih, pelaku UMKM di bidang pangan dan juga KTNA, bersama elemen-elemen usaha di tingkat desa, kecamatan, kabupaten.
“Kami berharap BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri mampu membangun ekosistem tata niaga pertanian yang lebih kuat, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” harapnya.
Reporter: Parto Sasmito
