Genjot Percepatan PSN, Komisi B DPRD Bojonegoro Dorong Tuntaskan Pembangunan KDKMP

BOJONEGORO, Nawacita – Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro rapat kerja membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Rabu (15/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, oleh rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, dihadiri Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Asosiasi Koperasi Merah Putih Bojonegoro, dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Bojonegoro.

Lasuri menyoroti kendala-kendala dalam proses pembangunan KDKMP di desa, seperti terkendala lahan karena LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Selain itu terkait sumber pendanaan untuk pengurugan lahan.

“Karena ini PSN, dan masih ada desa yang terkendala LSD dan LP2B, masukannya perlu pemkab bersurat kepada pemerintah pusat agar bisa dibangun khusus untuk pembangunan KDKMP,” tegas Lasuri.

Baca Juga: Wabup Dampingi Menko Pangan Tinjau Bojonegoro, Dorong Percepatan Program Pangan dan MBG

Lasuri menambahkan, terkait urugan, tidak bisa didanai dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya harus hati-hati jangan sampai menabrak aturan.

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T., dalam Rapat Kerja bersama Komisi B DPRD Bojonegoro memaparkan bahwa dari total 430 tersebut, sebanyak 394 desa telah masuk tahap penetapan. Rinciannya, 382 desa saat ini dalam proses pembangunan, sementara 48 desa lainnya belum memiliki lokasi pembangunan.

Selain itu, terdapat ketentuan administratif yang harus dipatuhi. Desa yang mengajukan program sebelum 20 April 2026 masih dapat dikomunikasikan, sementara setelah tanggal tersebut tidak ada lagi pengajuan melalui portal yang telah ditentukan.

“Hingga kini, progres pembangunan di Bojonegoro menunjukkan capaian signifikan. Dari 382 titik pembangunan, sebanyak 90 titik telah mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Dandim menambahkan, setelah KDKMP selesai 100 persen, pemerintah pusat melalui program Agrinas akan memberikan dukungan berupa dua unit kendaraan operasional, yakni truk bak terbuka dan pickup, serta dua unit kendaraan roda tiga. Selain itu, fasilitas penunjang seperti rak apotek, klinik, hingga pendingin ruangan juga akan dilengkapi.

Pelaksanaan pembangunan ini melibatkan TNI melalui Kodim setempat dengan skema karya bakti padat karya, sehingga turut mendorong penyerapan tenaga kerja di tingkat desa.

“Jumlah pembangunan KDKMP 382 desa yang sudah terbangun , jumlahnya tertinggi se-Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Moh. Akhmadi menjelaskan bahwa 430 KDKMP sudah berbadan hukum dan mempunyai NPWP. Sebanyak 363 atau 84,4 persen sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), 382 sudah terbangun, dan 90 sudah selesai 100 persen.

“Pemkab sudah anggarkan untuk Bimtek laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Bimtek dengan BUMN pendukung, dan Bimtek perkoperasian. KDKMP juga ada pendampingan 2 bulan dari 43 BA (Business Assistant) dan 2 PMO (Project Management Officer,” jelas Akhmadi.

Reporter: Parto Sasmito