Konflik Timur Tengah, Kemenhaj Koordinasi Intensif dengan Saudi Terkait Layanan Umrah

JAKARTA, Nawacita – Kemenhaj Koordinasi dengan Otoritas Saudi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel, tetap wajib memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada jemaah di tengah dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi menegaskan, pihaknya akan mengawal agar pelayanan kepada jemaah umrah tetap berjalan sejak keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, hingga kembali ke Tanah Air.

“Kemenhaj memastikan PPIU/travel umrah memenuhi kewajibannya untuk melayani jemaah umrah sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi, hingga pulang ke Tanah Air,” kata Hasan kepada media di Jakarta Selasa (3/3/2026).

Hasan menyebut, Kemenhaj juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah tetap optimal.

Koordinasi dengan Otoritas Arab Saudi

“Kemenhaj akan terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan Kemenlu RI agar PPIU dan jemaah dapat dilayani dengan baik,” ujarnya menegaskan.

Koordinasi tersebut mencakup aspek teknis perjalanan, layanan di Arab Saudi, serta komunikasi diplomatik guna mengantisipasi dampak situasi keamanan di kawasan.

Baca Juga: Garuda Indonesia Tunda Penerbangan Imbas Perang di Timur Tengah

Kemenhaj menegaskan, perlindungan dan pelayanan jemaah menjadi prioritas, sehingga PPIU diharapkan tetap menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah di tengah situasi krisis.

Sekadar informasi, memanasnya konflik antara Israel–Amerika Serikat versus Iran berdampak langsung pada jemaah umrah Indonesia, khususnya yang membidik 10 hari terakhir Ramadan.

Harga hotel di sekitar Tanah Suci melonjak hingga tiga kali lipat, sementara opsi refund nyaris tak ada.

Sangat Merugikan Usaha Travel

Sejumlah pelaku usaha travel mengaku kondisi ini sangat merugikan. Hotel-hotel yang berlokasi dekat Masjidil Haram disebut mematok tarif tak masuk akal, bahkan ada yang tembus di atas Rp20 juta per malam.

“Sepuluh hari terakhir Ramadan itu momen spesial. Puncak ibadah ada di situ. Tapi sekarang harganya seperti musim haji, bahkan lebih mahal. Kenaikannya bisa sampai tiga kali lipat dan itu ‘dimakan’ begitu saja,” ujar Komisaris Tsabita Travel, Windy Kareem kepada media, Jakarta, Senin (02/03/2026).

Ia menambahkan, Indonesia selama ini menjadi salah satu penyumbang jemaah umrah terbesar. Setiap tahun, terutama Ramadan, jumlahnya mendominasi.

“Secara data dan rekor, Indonesia selalu terbanyak. Harusnya pemerintah berani mengetuk, bahkan menekan agar ada solusi. Jangan cuma imbau menunda,” tegasnya.

Para pelaku travel meminta Kementerian Agama tidak hanya mengeluarkan imbauan penundaan keberangkatan demi keamanan, tetapi juga aktif mendorong pemerintah Arab Saudi untuk membantu negosiasi dengan pihak hotel.

Skema yang paling realistis adalah penjadwalan ulang (reschedule) tanpa hangus biaya atau pengembalian dana bagi jemaah yang memilih tidak berangkat karena faktor keamanan.

“Kalau ini force majeure, harusnya ada kebijakan khusus. Minimal jangan hangus. Diganti tanggal, atau refund. Jangan jemaah yang menanggung semuanya,” katanya.

Ia menilai pemerintah Indonesia perlu menyampaikan data kerugian secara resmi agar menjadi pertimbangan serius bagi otoritas Arab Saudi.

“Ribuan orang terdampak. Nilainya bisa miliaran rupiah. Masa dibiarkan begitu saja?” ujarnya.

inhnws.