Viral Dugaan Pungutan Jutaan Rupiah di SMKN 13 Bandung, DPRD Jabar Ono Surono Turun Tangan
BANDUNG, Nawacita – Dugaan pungutan yang memberatkan orang tua siswa kembali mencuat di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di SMKN 13 Kota Bandung. Dugaan itu mencuat setelah adanya laporan dari orang tua siswa kepada DPRD Provinsi Jawa Barat hingga akhirnya viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak.
Meski telah mendapat kecaman dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar sekolah tidak melakukan pungutan yang memberangkatkan orang tua siswa. Namun dugaan adanya pungutan yang memberatkan orang tua siswa ternyata masih marak terjadi di jawa barat.
Salah satunya yang kini tengah mencuat adalah dugaan pungutan sebesar Rp 5,5 juta di SMKN 13 Kota Bandung. Orang tua siswa yang merasa keberatan dengan pungutan itu kemudian melapor kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono melalui sosial media.
Ono Surono pun menanggapi laporan tersebut dengan membuat sebuah video di akun pribadinya hingga akhirnya kasus ini mencuat dan viral di media sosial. Pungutan itu diduga merupakan kebijakan Komite Sekolah yang ditujukan kepada orang tua siswa.
Pungutan itu juga diduga harus dibayar oleh orang tua siswa setiap kali siswa akan mengikuti ujian sekolah dan dicicil sejak siswa tersebut duduk di bangku kelas 10 hingga kelas 12.
“Sore hari ini saya dapat DM dari orang tua siswa SMKN 13 Bandung. Bunyinya gini, ‘Bapak tolong disidak ke SMKN 13 di Bandung masih ada sumbangan, sumbangan. Kalau sumbangan ditentukan berarti pungutan.
Baca Juga: Pemkot Bandung Larang Penjual Hewan Kurban Berjualan di Pinggir Jalan atau Trotoar
Senilai 5,5 juta itu harus dicicil setiap ambil kartu ujian. Sampai kelas 12, harus sudah lunas. Ini komite yang meminta, komites sekolah’. Ini kenapa komites sekolah tidak dipindak oleh Gubernur ya,” ungkap Ono, dikutip dari sosial media pribadi miliknya, Kamis (22/5/2025).
Sontak publik pun langsung menyoroti pihak SMKN 13 Kota Bandung yang diduga melakukan pungutan itu. Ono Surono sendiri kemudian langsung mendatangi sekolah tersebut pada Kamis (22/5/2025) untuk meminta klarifikasi kepada komite dan kepala sekolah atas laporan yang diterimanya.
“Ya tadi sudah diskusi panjang ya terkait dengan laporan yang disampaikan ke saya dan alhamdulillah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui KCD juga sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Komite Sekolah dan hari ini rencananya dengan pihak Kepala Sekolah,” ujar Ono saat ditemui di SMKN 13 Kota Bandung, Kamis (22/5/2025).
Dari hasil diskusi dan pertemuan dengan Komite Sekolah serta Kepala Sekolah, Ono mengungkap bahwa pihak komite membenarkan adanya pungutan berupa sumbangan itu. Hal itu dilakukan sebab anggaran yang diberikan oleh pemerintah berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tidak cukup untuk menunjang operasional pembelajaran.
Mengingat, SMK 13 sendiri memiliki jurusan Analisis Kimia yang membutuhkan anggaran besar jika akan melakukan praktikum.
“Dan ya memang ada kebutuhan dari pihak sekolah terkait dengan pembelajaran anak-anak tersebut karena memang tidak bisa di handle oleh anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga mau tidak mau pihak komite melakukan inisiasi untuk menggalang dana dari orang tua siswa,” imbuh dia.
Namun, Ono mengungkap bahwa pihak komite dan kepala sekolah membantah jika sumbangan atau pungutan itu ditentukan nominalnya. Bahkan mereka membantah jika pungutan itu menjadi syarat mutlak bagi siswa untuk mengikuti ujian.
“Tapi disampaikan oleh Ibu Ketua (Komite Sekolah) tadi, sebenarnya tidak ada paksaan, tidak ada hal-hal yang dikaitkan dengan ujian. Tapi mungkin ini informasi yang belum tersampaikan,” ungkap Ono.
Lebih lanjut, Ono menyebut bahwa dua hal tersebut akan menjadi catatan bagi DPRD Jawa Barat dan bakal dibahas bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab menurut Ono, timbulnya pungutan itu diakibatkan oleh biaya operasional sekolah yang kurang.
“Sehingga bagi saya dua hal tersebut akan menjadi catatan bagi DPRD Jawa Barat ke depan. Yang pertama kita ingin merumuskan bersama-sama gubernur Jawa Barat karena saya dalam hal ini sepakat sekali dengan Pak KDM bagaimana pendidikan di Jawa Barat jauh lebih baik lagi,” kata Ono.
“Terutama terkait dengan dukungan anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan bisa jauh lebih berkualitas tanpa membebani orang tua siswa apalagi yang mempunyai status tidak mampu,” sambung dia.
Ia juga bakal membahas terkait anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah SMK agar lebih ditingkatkan. Mengingat operasional pendidikan SMK cukup mahal.
“Struktur pembiayaan APBD di bidang pendidikan tentunya ini menjadi bahan bagi kami salah satunya misalnya BOPD ya. BOPD yang sekarang rata, ternyata di SMK itu biaya pendidikannya jauh lebih besar daripada SMA,” pungkas dia.
(Niko)
