Surabaya, Nawacita.co – Komisi A DPRD Kota Surabaya kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, Rabu (7/5/2025)
Dalam RPD kali ini, membahas pengelolaan air bersih di kawasan perumahan elite Surabaya Barat. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari audiensi Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI), yang menyoroti praktik pengelolaan air oleh pengembang swasta yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat itu dihadiri dari berbagai pihak, seperti pengembang dari Pakuwon Jati, Graha Family, dan Royal Residence, serta perwakilan dari Balai Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA), PAM Surya Sembada. Mereka membahas sejumlah persoalan yang mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi air bersih di Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menegaskan bahwa masalah pengelolaan air bersih tidak boleh hanya terbatas pada empat pengembang tersebut.
“Jika kita berkomitmen bahwa air adalah hak negara, maka semua kawasan yang belum teraliri PDAM harus segera mendapatkan layanan yang memadai,” ungkapnya.
Yona menyebut survei lapangan akan dilakukan pada Juni 2025 untuk memastikan pengambilalihan pengelolaan air oleh PDAM Surya Sembada.
Sementara itu, Ketua SCWI, Hari Cipto Wiyono, mengkritik keras praktik pengelolaan air oleh pengembang swasta yang dinilai melanggar PP Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 36, yang melarang pihak swasta menjual air kepada masyarakat.
“Kami mengutamakan peningkatan PAD. Jika pengelolaan tetap dibiarkan kepada pengembang, potensi kebocoran dan korupsi akan terus ada,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan harga air, yang bisa mencapai Rp10.000 per meter kubik, jauh lebih mahal dibandingkan tarif PDAM yang hanya Rp2.000.
Perwakilan BPSDA, Sari, menambahkan bahwa distribusi air harus sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022.
Ia menekankan pentingnya mencegah praktik jual-beli air dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak berwenang.
Baca Juga: DPRD Surabaya Dorong Iklim Investasi Sehat dan Tertib Perizinan Bangunan
Dari pihak pengembang, Hok dari Pakuwon Indah dan Nonik dari Royal Residence, mengklaim bahwa mereka mengelola air untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak mendapat pasokan cukup dari PDAM. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kontribusi mereka terhadap PAD dan data pasokan air yang transparan.
Sementara Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono menyatakan bahwa jika pengelolaan air beralih ke PDAM, potensi peningkatan PAD akan signifikan.
“Tarif kami memberikan subsidi silang bagi masyarakat kelas bawah. Sistem kami jauh lebih adil,” jelasnya.
Arief menambahkan bahwa pengalihan pengelolaan air memerlukan proses hukum dan kesepakatan dengan pengembang, terutama mengenai aset dan jaringan pipa.
Anggota Komisi A DPRD, Muhaimin, menekankan bahwa pengelolaan air adalah hak seluruh warga Surabaya, tanpa diskriminasi.
Ia mengkritik perumahan elite selama ini mendapat keuntungan besar dari pengelolaan air, sementara banyak warga Surabaya lainnya masih kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak.
“Jangan biarkan PAD stagnan, sementara pihak pengembang menikmati keuntungan besar,” tegasnya.
RDP kali ini menjadi momentum penting dalam upaya mengembalikan kontrol pengelolaan air ke tangan negara.
Komisi A DPRD Surabaya bersama SCWI menegaskan bahwa penyerahan sistem pengelolaan air d21ari pengembang swasta ke PDAM sangat penting demi keadilan layanan, peningkatan PAD, dan pencegahan praktik korupsi.
Target perjanjian penyerahan yang dijadwalkan pada Juni 2025 menjadi momen krusial yang harus diperjuangkan oleh semua pihak.
Pengelolaan air bukan hanya soal distribusi teknis, tetapi juga hak publik yang harus dikelola secara adil, transparan, dan tanpa kepentingan pihak tertentu.
Reporter : Denny
