Wednesday, May 14, 2025
HomeDAERAHJABARGaet Pemprov, Pemkot dan CSR, Kementerian PKP Beri Bantuan RTLH untuk 500...

Gaet Pemprov, Pemkot dan CSR, Kementerian PKP Beri Bantuan RTLH untuk 500 Rumah Masyarakat Miskin di Bandung

Gaet Pemprov, Pemkot dan CSR, Kementerian PKP Beri Bantuan RTLH untuk 500 Rumah Masyarakat Miskin di Bandung

Bandung, Nawacita – Kementerian Perumusan Kawasan Permukiman atau PKP bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung serta Yayasan Buddha Tzu Chi meluncurkan program “Bebenah Kampung”. Progam tersebut diluncurkan guna memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap 500 rumah masyarakat miskin di Kota Bandung.

Program ini diluncurkan sebagai bagian dari target nasional Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai Mei hingga Desember 2025 mendatang. Nantinya, renovasi akan dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan hasil verifikasi teknis dan sosial.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, program ini berlangsung di empat kecamatan dan delapan kelurahan di Kota Bandung. Sebaran lokasi program tersebut diantaranya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Kecamatan Babakan Ciparay sebanyak 138 unit, Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 69 unit dan Kecamatan Cibeunying Kidul sebanyak 7 unit.

- Advertisement - Ucapan Selamat Idul Fitri dari BPKAD Jatim
Menteri PKP, Maruara Sirait, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Walikota Bandung, Farhan serta Kepala Yayasan Budhha Tzu Chie, Aguan saat meninjau salah satu rumah penerima RTLH di Kota Bandung. Foto: Nawacita/Niko.

“Pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang layak. Program ini wujud nyata semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” kata Maruara kepada awak media di Bandung, Sabtu (3/5/2025) petang.

Program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima bantuan dan dijalankan melalui mekanisme CSR oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan langsung dalam proses renovasi untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Diketahui, berdasarkan data BPS per Desember 2024, terdapat 26,33 juta unit RTLH secara nasional (34,75 persen), angka yang diperkirakan terus meningkat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor seperti ini dinilai sangat penting dalam mengatasi backlog perumahan.

“Model kolaborasi seperti ini diharapkan bisa direplikasi di kota dan kabupaten lain. Pemerintah terbuka untuk kemitraan dalam program CSR perumahan demi mewujudkan keadilan tempat tinggal bagi seluruh rakyat,” tambah dia.

Maruara juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung dan Yayasan Buddha Tzu Chi atas dukungan dan kelancaran pelaksanaan program ini.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada tiga pilar utama yakni, penyediaan rumah, perlindungan kesehatan, dan perlindungan pendidikan.

“Jika tiga hal ini tersedia tanpa biaya, maka sebagian besar masalah masyarakat terselesaikan,” ucap Dedi Mulyadi.

KDM juga menekankan pentingnya kepemilikan lahan yang sah bagi warga penerima bantuan. Rumah yang dibangun melalui program ini tidak boleh dijaminkan atau diperjualbelikan.

“Itu hak mutlak rakyat miskin, harus dijaga,” imbuh dia.

Selain itu, KDM mengatakan, Provinsi Jawa Barat berkomitmen agar dalam tiga tahun ke depan tidak ada lagi rumah tidak layak huni. Tahun ini, seluruh wilayah Jawa Barat juga ditargetkan telah teraliri listrik secara menyeluruh.

“Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem,” pungkas dia.

Senada dengan Dedi, Walikota Bandung, Muhammad Farhan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Farhan mengungkapkan, renovasi rumah dilakukan di wilayah Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Kiaracondong, hingga Cibeunying.

Ia menegaskan bahwa proses renovasi tersebut mengacu pada kualifikasi program Rutilahu, termasuk kepemilikan tanah pribadi, tidak dalam konflik hukum, dan bukan rumah kontrakan.

“Alhamdulillah, kami sebagai penerima manfaat tentu harus membuka diri dan menjadikan ini sebagai dasar untuk gotong royong. Terima kasih kepada Bang Ara dan Pak Aguan yang telah menginisiasi program ini, serta Pak Gubernur yang telah memfasilitasi,” ujar Farhan.

“Setiap lokasi pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga bulan, dengan estimasi keseluruhan proyek selesai maksimal enam bulan,” tandas dia.

Sedangkan, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, selalu pberi CSR untuk program tersebut mengisyaratkan pihaknya siap melanjutkan program serupa di daerah lain seperti Kabupaten Bogor dan Kota Depok setelah program di Kota Bandung rampung.

“Kita akan teruskan ke Bogor setelah Bandung selesai. Bahkan bisa juga ke Depok. Yang penting kita bergerak bersama demi kebaikan masyarakat,” ungkap Aguan. (Niko)

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru