Dikritik soal Vasektomi untuk Bansos, Dedi Mulyadi Usul Gunakan KB dan Kondom Saat Berhubungan
Bandung, Nawacita – Setelah sebelumnya menuai polemik dan mendapat banyak penolakan karena mengeluarkan kebijakan wajib vasektomi bagi laki-laki sebagai syarat mendapatkan bansos. Gubernur Jawa Barat, Dedi mulyadi menawarkan alternatif lain berupa penggunaan Pil KB dan alat kontrasepsi atau kondom saat berhubungan suami istri bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Barat.
Hal itu ditawarkan Dedi Mulyadi sebagai alternatif agar tujuan dari kebijakannya tetap berjalan sesuai target yang diinginkan. Target tersebut adalah menekan banyaknya angka kelahiran pada masyarakat miskin atau kurang mampu di Jawa Barat.
Menurut dedi, banyaknya anak yang dimiliki masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, hanya menjadi salah satu indikator yang akan membuat keluarga tersebut semakin miskin.
“Gini, kemiskinan itu satu ya, satu rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak, KB-nya harus berhasil,” ungkap Dedi Mulyadi kepada awak media, Sabtu (3/5/2025) petang.
Dedi menyebut, jika vasektomi banyak ditolak dan dianggap haram oleh MUI, maka masih banyak alternatif lainnya yang bisa digunakan untuk laki-laki.
“Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya vasektomi tidak diperbolehkan laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” imbuh dia.
Dedi menerangkan beberapa alternatif yang ditawarkan diantaranya adalah pemakaian Pil KB atau alat kontrasepsi berupa kondom saat berhubungan suami istri.
“Pakai pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Tinggal sekarangnya mau atau nggak ber-KB nya. Jangan bikin anaknya mau, tahun jawabnya nggak mau,” tandas dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana untuk menjadikan program Keluarga Berencana atau KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan. Hal itu berlaku untuk seluruh masyarakat termasuk kalangan pria yang harus menjadi peserta KB vasektomi atau metode operasi pria (MOP).
Baca Juga: MUI Jabar Tolak Kebijakan Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat dapat Bansos dan Beasiswa
Hal itu disampaikan Dedi saat membuka rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025) kemarin.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 M tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak, dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ungkap KDM.
Hal itu yang menjadi dasar bagi dedi mulyadi untuk menjadikan program vasektomi atau metode operasi pria (MOP) sebagai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan.
Ia bahkan menegaskan bahwa nantinya data peserta vasektomi akan diintegrasikan dengan data kependudukan dan data penerima kesejahteraan sosial atau DTKS. (Niko)
