Pansus LKPJ Gubernur Dorong Perbaikan Kinerja OPD di Tahun 2025

Malang, Nawacita – Panitia Khusus DPRD Jawa Timur menggelar rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, di Bakorwil III Malang, Rabu (16/4) sore. Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Abdul Halim.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, Abdul Halim mengatakan ingin mendalami perbaikan kinerja di seluruh OPD Pemprov Jatim. Dengan memanggil Kepala OPD dan Direktur BUMD untuk mengetahui permasalahan yang membuat dari 11 indeks kinerja utama (IKU) hanya 2 yang tidak tercapai. Yakni indeks theil dan indeks gini ratio.

“Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kinerja OPD Pemprov Jatim. Karena ini bukan kerja personal, ini kerja bersama-sama sehingga tahun 2025 targetnya bisa tercapai,” kata Halim.

- Advertisement -

Politisi Partai Gerindra ini mengaku banyak menemukan hal yang membuat 2 IKU tersebut tidak tercapai. Salah satunya adalah infrastruktur.

Baca Juga: DPRD Jatim Gelar Rakor Persiapan Porprov IX Jatim 2025

“Jadi OPD yang bergerak pada bidang infrastruktur seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU SDA mengaku tahun kemarin karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Dalam laporan Pandangan Umum Fraksi Gerindra tentang LKPJ Gubernur Tahun anggaran Kesimpulan Umum kami Fraksi Partai Gerindra atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup komprehensif dengan 9 dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melampaui target.

Dari sisi fiskal, Jawa Timur mencatatkan kinerja yang mengesankan dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 35,49 triliun (110,34% dari target) dan belanja daerah sebesar Rp 34,56 triliun (96,14% dari target. Capaian ini menjadikan Jawa Timur berada pada peringkat pertama nasional untuk realisasi pendapatan dan peringkat kedua untuk realisasi belanja.

Secara makro, perekonomian Jawa Timur tumbuh 4,93% dengan inflasi terjaga pada level 1,51%, jauh di bawah target nasional 2,5 1%. Kemiskinan turun menjadi 9,56%, pengangguran berkurang menjadi 4,19%, dan IPM meningkat menjadi 75,35. Berbagai indikator sosial dan lingkungan juga menunjukkan tren positif, meski dengan catatan kritis

Halim mencontohkan Dinas PU Bina Marga tahun 2024 hanya bisa membuat call center untuk penambalan jalan berlubang saja. Karena anggaran tidak cukup untuk peningkatan jalan. Pihaknya mendalami kondisi jalan di Jatim 40 persen usianya sudah tua. Karena pembangunan jalan standarnya harus 10 tahun.

“Nah tahun 2025 ini ada juga persoalan efisiensi anggaran, maka pada internal Pansus kami akan melakukan kajian untuk membuat rumusan yang targetnya 16 Mei mendatang bisa menjadi pedoman untuk digunakan Pemprov Jatim agar 2 indeks yang sebelumnya tidak mencapai target bisa tercapai,” Imbuhnya.

Baca Juga: Komisi D DPRD Jatim Gagas Raperda Transportasi Publik, Seperti Apa Konsepnya?

Anggota Pansus LKPJ, M Satib juga menanyakan kepada Dinas PU Bina Marga Jatim terkait berapa persentase anggaran pekerjaan yang swa kelola dengan yang dikerjakan pihak ketiga di era keterbatasan anggaran saat ini. Kemudian Satib juga menanyakan terkait berapa lama umur untuk jalan di Jawa Timur.

“Karena kita lihat kok masih banyak jalan yang rusak. Ini apakah karena faktor beban kendaraan yang overload atau pekerjaannya yang kurang baik. Kami ingin ke depan melihat kondisi kualitas jalan di Jatim brner-benak bagus, gak banyak yang jebol seperti sekarang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja mengatakan anggaran swa kelola dan dikerjakan pihak ketiga selalu berkaitan karena itu kaitannya dengan pemeliharaan rutin.Menurutnya kondisi jalan di Jatim banyak yang sudah melewati umur.

“Kondisi kemantapan jalan di Jatim sekitar 89 koma sekian persen. Jadi fokus kami hanya pemeliharaan agar tidak ada yang berlubang, kalau berlubang kita tambal. Karena anggaran tersebut hanya cukup untuk pemeliharaan,” jelas Edy usai rapat bersama Pansus LKPJ Gubernur DPRD Jatim.