Ono Surono Tantang Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Milik Swasta yang Tidak Berizin dan Tidak Sesuai Aturan
Bandung, Nawacita – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk membongkar bangunan milik swasta yang melanggar aturan dan tak berizin di seluruh wilayah Jawa Barat.
Tantangan tersebut muncul karena Ono Surono menilai Dedi Mulyadi hanya berani membongkar bangunan tak berizin dan melanggar aturan milik BUMD Jawa Barat saja. Namun beberapa bangunan lainnya milik swasta yang juga berdiri di atas lahan hijau, tak berizin dan tidak sesuai aturan tak kunjung dibongkar oleh Dedi Mulyadi.
“Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk berani membongkar bangunan-bangunan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan dihijaukan kembali,” ungkap Ono Surono kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (20/03/2025).
Baca Juga: Si Miskin Makin Miskin, Trend Pinjol dan Bank Emok jadi Salah Satu Faktor Kemiskinan di Jawa Barat
“Nah, dimana Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah berani membongkar satu objek wisata milik BUMD Jawa Barat. Tapi ada 10 lainnya yang milik swasta yang belum dibongkar, yang statusnya sama dengan Hibisc itu,” imbuhnya.
Selain itu, Ono juga menilai Dedi hanya melakukan pembongkaran bangunan tak berizin milik BUMD Jabar di atas lahan hijau milik PTPN yang dialihfungsikan di kawasan Puncak Bogor. Hal itu diindikasikan jadi penyebab banjir yang menerjang kawasan Jabodetabek pada awal Maret lalu. Namun bangunan yang berdiri di atas lahan hijau milik PTPN yang dialihfungsikan itu bukan hanya bangunan milik BUMD, tetapi juga banyak bangunan swasta lainnya yang berstatus sama.
“Seharusnya diperlakukan sama, tidak pandang bulu. BUMD dan swasta harus diperlakukan sama, wajib dibongkar. Dan sekali lagi, tidak hanya di Bogor, tidak hanya di Cianjur tapi di wilayah-wilayah lain, saya yakin di wilayah lain ini akan sangat banyak sekali dan saya akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa terkait dengan penertiban ini,” ujar Ono.
Baca Juga: Pinjol dan Pay Later Bikin Masyarakat Jabar Miskin, DPRD: Bukan Karena Konsumerisme
“Ini akan sangat banyak sekali ada beberapa villa, ada perumahan, ada resto juga ya kan semuanya hampir di wilayah PTPN dan juga kalau Eiger itu kan ada PTPN, ada juga yang wilayah kehutanan yang dikelola oleh Balai TNGP Taman Nasional Gede Pangrango,” tandasnya.
Ia juga menyarankan agar Dedi Mulyadi menyoroti alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai daerah lainnya. Sebab bencana banjir yang terjadi di Jawa Barat bukan hanya di wilayah Bogor, namun juga di wilayah lainnya seperti Bandung Raya, Sumedang dan Cirebon.
“Nah sehingga menurut saya langkah berikutnya Gubernur Jawa Barat harus merapat juga ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat untuk melakukan penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan perlengkapan. Yang kedua, secara tegas melakukan tindak lanjut bukan hanya penyegelan. Kalau penyegelan kita khawatir mereka akan membuat regulasi atau perizinan yang baru, tapi penyegelan sekaligus pembongkaran,” pungkas Ono.
Reporter: Niko
