Fraksi PDIP DPRD Jabar Soroti Alih Fungsi Lahan dan Sempadan Sungai yang Sebabkan Banjir di Wilayah Jabar
Bandung, Nawacita – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menyoroti alih fungsi lahan dan sempadan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Barat yang menyebabkan banjir di beberapa titik seperti Bogo, Bekasi, Depok, Bandung Raya, Sumedang hingga Cirebon.
Dalam agenda diskusi bersama media dengan tajuk “Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat” yang dilaksanakan pada Kamis, (20/03/2025) Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menyoroti beberapa kasus alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Jawa Barat khususnya yang tidak tersorot oleh gubernur Jawa Barat seperti di wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Cirebon.
“Tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa problem banjir itu bukan hanya di DAS Ciliwung dimana kemarin efeknya, dampaknya terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Bogor, sampai Karawang. Tapi juga terjadi di Bandung Raya, berarti bicara DAS Citarum, terjadi juga di Cirebon, berarti DAS Cimanuk Cisanggarung,” ujar Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.
Ia menyebut, banjir di Jawa Barat bukan hanya terjadi di wilayah Bogor yang hari ini selalu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat. Tetapi banjir juga banyak terjadi di wilayah Jawa Barat lainnya seperti yang disebutkan di atas.
“Jadi hampir seluruh wilayah di Jawa Barat ini terjadi banjir sehingga apabila hasil penelitian banjir itu karena terjadi alih fungsi, lahan hutan menjadi cafe, menjadi perumahan, menjadi vila, maka itu pun tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten cianjur, tapi terjadi juga di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Kuningan, dan lain sebagainya” imbuhnya.
Ono juga menyarankan agar Gubernur Jawa Barat memberikan shock therapy kepada para pihak swasta yang mendirikan bangunan di atas lahan hijau yang dialihfungsikan. Shock therapy tersebut berupa pembongkaran bangunan milik swasta. Menurutnya, hal itu juga akan membantu Gubernur Jabar untuk mengetahui siapa saja pihak dmyang terlibat dalam kasus alih fungsi lahan ini.
“Ya, bagusnya bukan hanya disegel tapi dibongkar sekalian dan tentunya akan terungkap nanti alur sampai pada akhirnya swasta itu berani membangun Saya yakin tidak hanya sendiri mereka. Maka Pak Dedi juga akan mengetahui secara prosedural siapa yang terlibat sampai akhirnya mereka berani membangun,” kata Ono.
“Dan bukan hanya PTPN, bukan hanya perhutani misalnya, tapi juga misalnya dinas di Jawa Barat yang berkaitan dengan perizinan,dinas kabupaten yang berkaitan dengan perizinan. Saya yakin mereka juga bisa terlibat,” tambahnya.
Sehingga kedepannya, hal itu bisa menjadi dasar faktual pemberian izin kepada pihak swasta untuk mendirikan bangunan di atas lahan hijau atau alam bisa dievaluasi dan dikaji kembali lebih dalam. Terlebih lagi jika bangunan yang akan didirikan berfungsi sebagai bangunan ekonomi atau komersil.
Baca Juga: Pinjol dan Pay Later Bikin Masyarakat Jabar Miskin, DPRD: Bukan Karena Konsumerisme
“Apakah fungsi ekonomi akan merubah fungsi ekologinya? Nah seharusnya tidak kan itu. Jika pada saat bicara ke depan, obyek-obyek wisata misalnya yang berbasis alam, bagaimana mereka membangun spot-spotnya itu sangat ramah dengan alam tersebut,” tandasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai serta beberapa wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang bersertifikat milik swasta. Ia menyarankan agar kasus tersebut juga diperhatikan oleh BPN.
“Nah, sehingga apa? Banjir yang kemarin terjadi itu paling tidak membuka pintu bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat bahwa banjir itu salah satunya sungai yang tidak pernah diurus, tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah diperlebar, ya hulunya dibangun bangunan-bangunan,” terang Ono.
“Pada saat bicara penertiban dari hulu sampai ini dan ini berjalan dengan konsisten, saya yakin ke depan pencegahan banjir itu bisa kita dapatkan,” pungkasnya.
Reporter: Niko
 Jawa Barat menyoroti alih fungsi lahan dan sempadan di wilayah Daerah Aliran){kind=link}