Efisiensi Anggaran, Bey Sebut Pengadaan Kendaraan Dinas Bakal Disesuaikan dengan Kebutuhan
BANDUNG, NAWACITA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan efisiensi untuk pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi APBD Jabar 2025 sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menyampaikan, pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga efisiensi dan yang dilakukan tidak mengganggu kinerja dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
“Semuanya kembali kepada kebutuhan Jadi kalau memang diperlukan, kalau mobilnya sudah berumur, sering mogok di jalan masa masih dipertahankan?,” ucap Bey saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, usai melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Efisiensi APBD 2025, Senin (17/02/2025).
“Jadi ada mobil yang sudah lewat angka ekonomisnya, apakah kita menahan terus, nanti mereka dorong-dorong mobil itu sudah kejadian. Jadi sering kali mereka ke daerah, mogok di jalan, tidak jalan, apakah ini itu dipertahankan?,” imbuhnya.
Bey menyebut, pengadaan kendaraan dinas tetap akan diefisiensi dengan syarat kendaraan tersebut sudah tidak layak digunakan untuk operasional sehari-hari.
“Maksudnya kita sesuai kebutuhan Jadi efisiensi iya, tapi sesuai kebutuhan. Jadi kalau mobilnya berhasil bagus, ya jangan beli lagi. Tapi kalau memang sudah lama sekali dan untuk operasional memang diperlukan ya kenapa harus kena imbas juga?” ujar Bey.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bingung, Anggaran Program Citarum Harum Rp. 0, Imbas Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut, Bey menerangkan bahwa Pemprov Jabar sudah lama tidak melakukan pembelian mobil dinas. Sebab, Pemprov Jabar hanya melakukan penyewaan untuk kendaraan dinas.
Menurut Bey, efisiensi kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan merupakan langkah efisiensi agar prioritas kebutuhan serta kinerja di lingkungan Pemprov Jabar tetap optimal.
“Pemprov itu sudah lama tidak beli kendaraan dinas nah jadi kalau pengurangan itu artinya kan sudah lama tidak mengandalkan kendaraan dinas Jadi sekali lagi efisiensi ini sesuai kebutuhan . Jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan, tapi justru menghambat kinerja dari Pemprov itu,” ungkapnya.
“Jadi saya jamin lah, kalaupun ada anggaran kendaraan, tidak akan jorjoran gitu, tidak akan langsung beli berapa katakan satu dinas langsung beli 100 mobil, enggak, sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (niko)
