Target APBD Meleset, TPP ASN Surabaya Terpangkas

Surabaya, Nawacita  – Di tengah kemeriahan perayaan tahun baru, sekitar 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Surabaya merasakan kekecewaan akibat penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Desember 2024 sebesar 20 persen. Penurunan ini berdampak pada pemotongan tunjangan yang diterima ASN, yang mencapai hampir satu juta rupiah lebih.

Ketika dikonfirmasi, alasan penurunan tersebut terkait dengan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang meleset jauh. Target pendapatan APBD yang ditetapkan sebesar Rp11,5 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp10 triliun lebih. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, yang mengonfirmasi selisih pendapatan mencapai Rp1,5 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi’i, menyatakan harapannya agar ke depannya target pendapatan yang meleset tidak terlalu signifikan. “Kalau meleset, seharusnya tidak terlalu banyak. Kami melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan bagi ASN yang bekerja sesuai target namun tetap merasakan dampaknya,” ujar Imam Syafi’i, rabu, (8/01/2025)

Ia juga menyoroti kinerja dinas-dinas di Surabaya yang tidak mendapatkan insentif apapun dalam empat kriteria yang dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kriteria tersebut mencakup realisasi belanja, pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio antara belanja dan pendapatan. “Ternyata, semua ini terjawab ketika di awal tahun baru banyak ASN mengalami pemotongan TPP.” ungkap legislator Nasdem

Baca Juga : DPRD Surabaya Dorong Pendataan Warga Berkewarganegaraan Ganda

Imam Syafi’i menegaskan bahwa pemotongan seharusnya tidak berlaku secara merata bagi semua dinas. “Ketika dinas tertentu tidak mencapai target, jangan sampai dinas lain yang sudah mencapai target turut menanggung beban yang sama. Ini tidak adil bagi mereka yang sudah bekerja keras dan mencapai kinerja yang baik.” tegas dia

Ia berharap pada tahun 2025 nanti, jika target pendapatan kembali meleset, selisihnya tidak terlalu besar. “Kami sedang mencari informasi terkait pos belanja apa saja yang menyebabkan selisih lebih dari Rp1 triliun ini. Kami ingin tahu ke mana saja aliran anggaran tersebut.” harapanya

Lebih lanjut, ia menjelaskan aturan terbaru dari Kemendagri mengenai pencairan TPP. Sebelumnya, TPP diberikan bulan berikutnya, namun kini bisa dicairkan di akhir bulan berjalan. “Namun, jika pada akhir Januari target pendapatan kembali tidak tercapai, saya rasa tidak adil jika seluruh ASN harus menanggung kesalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas penghasil.” terang Imam Syafi’i.

Ia juga mendorong pemerintah kota untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. “Ketika pendapatan menurun, sebaiknya anggaran difokuskan pada prioritas yang lebih mendesak. Hal-hal yang tidak terlalu urgent bisa ditunda.

Sebagai solusi, Imam Syafi’i  mengusulkan agar dinas penghasil diberi insentif tambahan untuk meningkatkan semangat mereka dalam mencari pendapatan. “Jika perlu, posisi Kepala Dinas Pendapatan dilelang kepada pihak yang mampu mencapai target tertentu. Hal ini akan menjadi motivasi bagi dinas penghasil untuk bekerja lebih giat,” ujarnya.