Menko Pangan, Soroti 8 Isu Terkait Swasembada Pangan di Jawa Barat
BANDUNG, NAWACITA.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyoroti delapan hal terkiat isu Swasembada Pangan Daerah bersama PJ Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan pada Selasa, (24/12/2024).
“Ada delapan hal yang kita bahas,” ujar Zulkifli saat ditemui wartawan usai Rapat Koordinasi Swasembada Pangan bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).
Delapan hal tersebut diantaranya irigasi, pupuk, ketersediaan pangan, panen raya, harga beras, bahari, dan DAS (Daerah Area Sungai) Citarum.
Terkait irigasi, pihaknya telah meminta laporan terkait wilayah pertanian yang belum terpasang sistem irigasi.
“Sekarang itu dilaporkan, kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi,” kata Zulkilfi.
Sementara itu, terkait pupuk, ia menyorotinya terkait lambatnya penyaluran pupuk kepada petani. Ia menerangkan, pihaknya telah memangkas aturan tersebut sehingga pupuk lebih cepat terdistribusi kepada petani.
“Pupuk dari pertanian cukup SK-nya saja, serahkan kepada pupuk Indonesia. Jadi kita monitor jangn sampai di daerah di manapun, tanam pupuknya tidak ada,” tambahnya.
Sementara itu, terkait panen raya, ia menyinggung terkait pergeseran waktu panen akibat cuaca dan perubahan iklim. Ia menegaskan, hasil panen tersebut harus bisa diserap oleh negara.
“Ini harus bisa serap, Bulog tadi sudah kita kordinasikan, jangan sampai panen raya, gabah petani tidak terserap. Harga kami sudah runding antara Rp 6.5000 sampai Rp 7.500,” tutur Zulkifli.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung terkait stabilitas harga pangan. Ia memastikan, menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, stabilisas harga pangan masih terjaga.
Ia juga menyebut, bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar di bidang bahari.
Terkiat masalah bahari, ia menyebut, Jawa Barat memiliki potensi perikanan dan hasil laut lainny yang bagus seperti garam dan udang.
“Oleh karena itu kita minta bupati dan walikota, tahun depan kita sudah kerjasama dengan Menteri Kelautan untuk membangun 20 hektar tambak ikan budidaya. Cirebon, Indramayu juga bisa untuk (penghasil) garam, jadi nanti kita tidak harus impor garam lagi,” tandasnya.
Terakhir, ia menyinggung masalah DAS Citarum yang harus menjadi perhysemua pihak. Ia menyebut, DAS Citarum berkaitan dengan lingkungan sehingga akan berpengaruh terhadap lingkungan, pertanian serta masyarakat sekitar.
Delapan hal tersebut akan kembali dievaluasi tiga bulan kedepan kata Zulkilfi Hasan.
“Kita akan evaluasi tiga bulan kedepan, hasil kerja kita seperti apa? Kita akan monitor terus,” pungkasnya.
(niko)
