Daniel Rohi Minta Jangan Ada Yang Bermanuver Ubah Keputusan Mahkamah Konstitusi

Surabaya, Nawacita | Revisi RUU Pilkada membuat masyarakat Indonesia geram, terlebih lagi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secepat kilat membuat revisi UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru diputuskan sehari sebelumnya.

Ekspresi kemarahan masyarakat tampak dengan adanya aksi demo yang terjadi serentak di berbagai kota.

Masyarakat Kota Surabaya pun juga melakukan aksi damai sebagai bentuk kepedulian dalam mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menolak dilaksanakannya revisi UU Pilkada.

Awalnya hanya ratusan masyarakat yang melakukan aksi damai di depan Tugu Pahlawan, Kamis (22/8/2024). Namun masyarakat tidak cukup puas dengan keputusan yang disampaikan DPR RI sehingga akhirnya dilakukan aksi lanjutan.

Bahkan ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan berbagai elemen masyarakat turut turun ke jalan melakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/8/2024).

Baca Juga: Kusnadi Ketua DPRD Jatim Temui Mahasiswa

Mahasiswa dari berbagai organisasi, baik organisasi ekstra kampus seperti Cipayung Plus (GMKI, PMII, HMI, GMNI, PMKRI, IMM) maupun organisasi intra kampus dari Unair, Unesa, UPN, dan ITS juga turut berpartisipasi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Komisi B, Daniel Rohi yang ikut turun ke jalan menyambut positif peran mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang berani bersuara terhadap isu yang terjadi di negeri ini.

“Saya kira ini positif dan saya melihat mahasiswa dari semua elemen baik intra kampus maupun ekstra kampus seperti Cipayung dan juga elemen buruh dan masyarakat kompak mengusung isu yang sama” ujarnya.

Daniel pun mengapresiasi para mahasiswa serta masyarakat yang turut andil dalam berjuang mengawal keputusan MK.

“Demo tadi berjalan positif dan konstruktif artinya isu yang dibawa sesuai dengan yang menjadi keresahan nasional yaitu ada upaya dari DPR untuk membuat merevisi undang-undang Pilkada yang bertentangan dengan keputusan MK” ungkapnya.

Mahasiswa yang hadir pun datang meminta DPRD Jawa Timur untuk bersurat ke DPR RI agar supaya menghentikan proses revisi UU Pilkada dan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendampingi Pak Kusnadi Ketua DPRD datang menemui para pendemo di luar, mereka minta agar Ketua DPRD keluar menemui mereka dan pak Kusnadi menyampaikan persetujuan dirinya atas aspirasi peserta aksi. Bahkan Pak Kusnadi tanda tangan diatas materai sebagai bentuk keseriusan” ucapnya.

Baca Juga: Mahasiswa dan Berbagai Elemen Masyarakat Sampaikan Kecaman Terhadap DPR RI dan Pemerintahan Jokowi

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini pun berharap agar Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak melakukan manuver dan tetap menghargai keputusan MK.

“Kita berharap pemerintah pusat mendengarkan itu dan jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu di luar keputusan MK, kalau terjadi upaya pemelintiran atau upaya untuk membegal itu akan berdampak di masyarakat”

Ia pun mendorong agar KPU segera menetapkan PKPU baru agar sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Kita dorong supaya PKPU agar linier dengan keputusan MK, KPU harus segera melakukan konsultasi ke DPR untuk menyesuaikan PKPU dengan hasil MK, jangan sampai terjadi tarik ulur” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Daniel Rohi pun mengingatkan agar semua pihak jangan mencoba merubah keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Masyarakat sekarang kritis, jadi jangan coba bermanuver” pungkasnya.