Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia dari 1945 Hingga Sekarang Terkait Isu Kabinet Prabowo 41 Menteri

Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia
Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia dari 1945 Hingga Sekarang Terkait Isu Kabinet Prabowo 41 Menteri
top banner

Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia dari 1945 Hingga Sekarang Terkait Isu Kabinet Prabowo 41 Menteri

JAKARTA, Nawacita – Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia dari 1945 Hingga Sekarang, Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Kabinet telah menjadi pusat kekuatan eksekutif yang mendukung dan melayani presiden.

Setiap periode pemerintahan memiliki visinya sendiri, dengan susunan menteri mengikuti arus sejarah yang berliku. Persoalan susunan kabinet kembali menjadi perhatian setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pemenang pemilihan umum presiden (pilpres) 2024.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian ialah rencana Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian, pasalnya jumlah tersebut merupakan tertinggi sejak Era Reformasi.

Wakil Presiden terpilih Gibran telah memberikan respons atas kabar tersebut. Dia mengungkapkan bahwa komposisi kabinet masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak terkait.

Gibran pun tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Dalam pernyataannya, Gibran juga mengakui bahwa salah satu kementerian yang tengah dibahas adalah kementerian khusus yang bertugas mengurus program makan siang gratis.

Program ini menjadi salah satu fokus utama dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, selama masa kampanye Pilpres 2024. Gibran menekankan bahwa program tersebut bukanlah hal yang sederhana, sehingga memerlukan lembaga khusus untuk menjalankannya.

Menyikapi rencana tersebut, masyarakat pun memperoleh gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan penambahan jumlah kementerian, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan membengkak karena besarnya koalisi Prabowo-Gibran. Setidaknya ada lima partai besar yang menyatakan bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Nasional Demokrat (Nasdem).

Baca Juga: Daftar Harta Kekayaan 24 Menteri Presiden Jokowi yang Meningkat Dalam Setahun

Dalam sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet mengalami naik turun. Di Era Soekarno pernah ada masa di mana kabinet berisi 132 menteri dan pejabat setingkat menteri.

Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia
Daftar Kabinet Pemerintahan Indonesia dari 1945 Hingga Sekarang Terkait Isu Kabinet Prabowo 41 Menteri.

Daftar Kabinet Indonesia 1945 Hingga Sekarang:

Kabinet Masa Kemerdekaan Indonesia

merujuk pada kabinet-kabinet yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kabinet-kabinet ini merupakan bagian integral dari pemerintahan yang segera bergerak setelah kemerdekaan, dengan tujuan mengatur kekuasaan dalam waktu sesingkat mungkin. Susunan Kabinet-Kabinet Masa Kemerdekaan:

  1. Presidensial Soekarno: 2 September 1945 – 14 November 1945, dengan 21 orang.
  2. Kabinet Sjahrir I Sutan Syahrir: 14 November 1945 – 12 Maret 1946, dengan 17 orang.
  3. Kabinet Sjahrir II Sutan Syahrir: 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946, dengan 25 orang.
  4. Kabinet Sjahrir III Sutan Syahrir: 2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947, dengan 32 orang.
  5. Kabinet Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin: 3 Juli 1947 – 11 November 1947, dengan 34 orang.
  6. Kabinet Amir Sjarifuddin II Amir Sjarifuddin: 11 November 1947 – 29 Januari 1948, dengan 27 orang.
  7. Kabinet Hatta I Mohammad Hatta: 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949, dengan 17 orang.
  8. Kabinet Darurat Sjafruddin Prawiranegara: 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949, dengan 12 orang.
  9. Kabinet Hatta II Mohammad Hatta: 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949, dengan 19 orang.

Era Demokrasi Parlementer di Indonesia

Era Demokrasi Parlementer di Indonesia mengacu pada periode demokrasi parlementer di negara tersebut. Selama periode ini, beberapa Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Berikut adalah beberapa tokoh kunci selama periode ini:

  1. Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri dari 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950.
  2. Susanto Tirtoprodjo bertindak sebagai Pejabat Perdana Menteri dari 20 Desember 1949 hingga 21 Januari 1950.
  3. Abdul Halim mengambil alih sebagai Perdana Menteri dari 21 Januari 1950 hingga 6 September 1950.
  4. Mohammad Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri dari 6 September 1950 hingga 27 April 1951.
  5. Sukiman Wirjosandjojo dan Suwirjo secara bersama-sama memimpin pemerintahan dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952.
  6. Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri dari 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953.
  7. Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri dari 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955.
  8. Burhanuddin Harahap memimpin pemerintahan dari 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956.
  9. Ali Sastroamidjojo kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dari 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957.
  10. Djuanda menjabat sebagai Perdana Menteri dari 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959.

Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia ditandai oleh berbagai kabinet yang memimpin pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno

  1. Kerja I: 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, 33 personel
  2. Kerja II: 18 Februari 1960 – 6 Maret 1962, 40 personel
  3. Kerja III: 6 Maret 1962 – 13 November 1963, 60 personel
  4. Kerja IV: 13 November 1963 – 27 Agustus 1964,66 personel
  5. Dwikora I: 27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966, 110 personel
  6. Dwikora II: 24 Februari 1966 – 28 Maret 1966, 132 personel
  7. Dwikora III: 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966, 79 personel
  8. Ampera I: 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967, 31 personel
  9. Ampera II: 17 Oktober 1967 – 6 Juni 1968, 24 personel

Kabinet Orde Baru

Masa Kabinet Orde Baru merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai dari Kabinet Pembangunan I hingga Kabinet Pembangunan VII. Periode ini ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, yang memegang jabatan Presiden sejak 1968 hingga 1998. Kabinet-kabinet dalam periode ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional.

  1. Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973)
  2. Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 – 29 Maret 1978)
  3. Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 – 19 Maret 1983)
  4. Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 – 23 Maret 1988)
  5. Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 – 17 Maret 1993)
  6. Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 – 14 Maret 1998)
  7. Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998)

Masa Kabinet Reformasi

Masa Kabinet Reformasi merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan, serta perubahan dalam struktur pemerintahan.

Berikut adalah daftar Kabinet Reformasi beserta masa memimpin dan jumlah anggota:

  1. Kabinet Pembangunan BJ Habibie (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) dipimpin oleh BJ Habibie dengan 37 anggota.
  2. Kabinet Persatuan Nasional Abdurahman Wahid (29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) dipimpin oleh Abdurahman Wahid dengan 36 anggota.
  3. Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarnoputri (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004) dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dengan 33 anggota.
  4. Kabinet Indonesia Bersatu Susilo Bambang Yudhoyono (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009) dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 34 anggota.
  5. Kabinet Indonesia Bersatu II Susilo Bambang Yudhoyono (22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014) dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 34 anggota.
  6. Kabinet Kerja Joko Widodo (27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019) dipimpin oleh Joko Widodo dengan 34 anggota.
  7. Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (23 Oktober 2019 – Petahana) dipimpin oleh Joko Widodo dengan 34 anggota.

Salah satu sorotan utama dari rencana perluasan kabinet ini adalah pembentukan kementerian khusus yang akan mengurus program makan siang gratis. Program ini telah menjadi magnet utama selama kampanye Pilpres 2024, dan kini menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam konteks ekonomi sosial, program makan siang gratis diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mengurangi beban biaya hidup, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Namun demikian, implementasi program ini juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan baik. Mulai dari sisi logistik, keuangan, hingga keberlanjutan program, semua harus dipertimbangkan dengan matang agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

cnbumsunws.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here