KPU Harus Bertanggungjawab Secara Moral dan Politik soal Kebocoran Data Pemilih

KPU Kebocoran Data
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus dan Pengamat Politik Unpad Bandung, Idil Akbar dalam diskusi Dialetika Demokrasi di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/11) (Luki)
top banner

KPU Harus Bertanggungjawab Secara Moral dan Politik soal Kebocoran Data Pemilih

Jakarta, Nawacita | Data Pemilih untuk Pemilu 2024 bocor dan viral di media sosial. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta kepada KPU agar dapat bertanggungjawab apabila data pemilih ini benar bocor seperti yang ada di media saat ini.

“KPU harus tanggungjawab. Karena, atas alasan apapun mau benar atau tidak KPU harus klarifikasi di depan media agar kedepan tidak ada preseden buruk,” tegasnya saat diskusi dialektika demokrasi dengan tema ‘Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/11).

Turut hadir Pengamat Politik dari UNPAD Bandung, Idil Akbar.

Politikus PAN ini menilai, KPU harus bekerja keras dan tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan kasus bocornya data pemilih ini. Oleh karena itu, Guspardi menyarankan KPU harus merangkul elemen berbagai pihak baik itu Menkominfo ataupun Polri untuk bisa menuntaskan kasus tersebut.

Baca Juga: Kasus Dugaan 204 Juta Data KPU Bocor serta Dijual di Internet, Simak Faktanya

“KPU tidak bisa sendiri mengatasi masalah ini, mereka harus mau mengandeng Menkominfo dan Polri serta elemen lainnya agar dapat memastikan penyelesaian kasus ini tuntas,” tegas legislator dapil Sumbar II ini.

Ia memastikan, dalam waktu dekat sebelum masa sidang selesai akan memanggil penyelenggara Pemilu untuk bisa duduk satu meja menjelaskan hal ini kenapa bisa terjadi dan mencari jalan keluar atas kebocoran data ini.

“Nanti akan kita panggil (KPU dan lainnya) kita pastikan kalau soal kebocoran data ini akan diselesaikan,” tandas anggota Baleg DPR ini.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Idil Akbar mengatakan, KPU harus segera melakukan investigasi sejauh mana kebocoran data ini dan bagaimana itu bisa terjadi.

“KPU harus pertanggungjawaban hal ini secara moral kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan atau klarifikasi sehingga masyarakat itu merasa aman kalau kebocoran data itu tidak bisa memberikan efek negatif berlebihan kepada masyarakat,” kata Idil Akbar.

Baca Juga: Bareskrim Polri Turun Tangan Selidiki Kebocoran Data Pemilih di KPU

Disisi lain, Idil menegaskan KPU harus bertanggungjawab secara politik di hadapan Komisi II DPR sebagai mitra kerja dan mengklarifikasi perihal tersebut.

Sebelumnya diketahui, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. (LHJ)

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here