Survei: Platform E-Commerce jadi Layanan Paling Dipercaya untuk Bayar Pajak

Survei: Platform E-Commerce jadi Layanan Paling Dipercaya untuk Bayar Pajak
Survei: Platform E-Commerce jadi Layanan Paling Dipercaya untuk Bayar Pajak
top banner

Survei: Platform E-Commerce jadi Layanan Paling Dipercaya untuk Bayar Pajak

Jakarta, Nawacita | Survei Jakpat mencatat, platform e-commerce dan e-wallet menjadi layanan yang paling dipercaya untuk bayar pajak digital dengan persentase 48 persen. Diikuti oleh pembayaran melalui ritel modern/tradisional dengan 27 persen serta pembayaran melalui bank dengan 25 persen.

Saat ini era, digital mendorong transaksi keuangan semakin mudah dan cepat melalui smartphone. Tak hanya untuk membeli pulsa, masyarakat bahkan kini juga dapat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui berbagai platform digital.

Hal ini terlihat dari hasil survei Jakpat mencatat sebesar 80 persen responden membayar pajak bumi dan bangunan melalui e-commerce dan/atau e-wallet dalam satu tahun terakhir. Sedangkan 58 persen memilih untuk membayar melalui ritel modern dan tradisional serta 56 persen memilih untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui bank, termasuk m-banking dan internet banking.

Tak hanya itu, Tokopedia mencatat nilai transaksi melalui fitur pajak bumi dan bangunan online meningkat hampir 50 persen pada kuartal I 2023 dibandingkan kuartal I 2022. Sama pembayaran aplikasi DANA juga meningkat pada semester pertama 2023 jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

ilustrasi
ilustrasi

Masih dalam survei Jakpat, Tokopedia menjadi e-commerce yang paling sering digunakan masyarakat dengan persentase sebesar 39 persen, disusul Dana dan Shopee dengan persentase masing-masing 23 persen. Selain itu, Tokopedia juga dianggap sebagai platform paling terpercaya oleh 45 persen responden dan e-commerce dan/atau e-wallet lain yang juga dipercaya yakni Dana 21 persen dan Shopee 20 persen.

Menurut Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Lokal dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Ferry Irawan data ini tentu sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong program percepatan dan perluasan digital daerah, sehingga turut mendorong pendapatan daerah. Berdasarkan data realisasi pajak semester I 2023, nilai transaksi platform digital pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 5,5 triliun. Sedangkan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 22,7 triliun.

Ferry merinci pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui kanal digital sebesar Rp 1,50 triliun, kanal semi digital sebesar Rp 139 miliar, dan kanal non tunai sebesar Rp 3,9 triliun. Adapun pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kanal digital sebesar Rp 2,9 triliun kanal semi digital sebesar Rp 3,3 triliun, dan kanal non tunai sebesar Rp 16,4 triliun.

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh satgas program percepatan dan perluasan digital daerah mengenai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada semester I 2023, terdapat 399 (73,6 persen) pemda berada pada level digital,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Jika dilihat dari penggunaan kanal secara lebih rinci, diketahui bahwa terdapat 513 pemerintah daerah yang sudah menggunakan platform digital (e Banking, QRIS, dan e-commerce).

“Sementara pemda lainnya masih menggunakan kanal semi-digital dan kanal non-tunai,” ucapnya.

Baca Juga: Siap Siap, DJP Jatim Bakal Sita Aset Bagi Penunggak Pajak

Ferry menilai kondisi tersebut tentu akan mendorong digitalisasi pemerintah daerah. Maka itu, pihaknya memberikan dukungan antara lain penguatan regulasi melalui penetapan PP 35 Nomor 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ferry menyebut, aturan tersebut memuat ketentuan yang mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

“PP tersebut juga telah diuraikan dalam bentuk peraturan teknis tingkat menteri maupun tingkat daerah. Setiap tahunnya, dilaksanakan rakornas dalam rangka konsolidasi program kerja pusat-daerah untuk mendorong kebijakan P2DD. Rakornas dipimpin oleh presiden,” ucapnya.

Salah satu provinsi yang telah memanfaatkan pembayaran pajak via digital yakni Jawa Timur. Kasubdit PDL Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Ainur Holis menambahkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Tokopedia sangat menunjang bagi aspek pelayanan di Jawa Timur.

“Sosialisasi ke masyarakat kami lakukan secara masif melalui media sosial termasuk e-commerce dan lain-lain, yang sampai saat ini sangat dipahami oleh masyarakat sebagai pilihan pembayaran,” ucapnya. rpblk

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here