Thursday, July 25, 2024
HomeSENAYANLEGISLATIFAnwar Sadad : Dengan Sistem Terbuka, Rakyat Bisa Memilih Caleg Terbaik

Anwar Sadad : Dengan Sistem Terbuka, Rakyat Bisa Memilih Caleg Terbaik

Surabaya, Nawacita – Gugatan Sistem pemilu proporsional terbuka akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menyambut baik keputusan tersebut. Baginya MK telah menyelamatkan demokrasi dan suara rakyat. “Alhamdulillah, ini bukti bahwa MK punya kontribusi besar telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia,” kata Sadad, Kamis (15/6/2023).

Baca Juga : Tolak Gugatan, MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini menyatakan, ditetapkannya Pemilu 2024 tetap terbuka membuat warga bisa memiliki opsi yang lebih banyak dalam hal memilih perwakilannya di legislatif. “Fungsi parpol sebagai lembaga yang merekrut calon-calon pemimpin. Peran dan fungsi ini ke depan harus diperkuat,” jelas Sadad.

Menurutnya dalam perhelatan pemilihan umum calon legislatif akan muncul banyak tokoh-tokoh yang berjibaku menunjukkan kerja terbaiknya untuk rakyat. Sehingga ketokohan kader yang telah dididik oleh partai akan diterapkan saat kampanye. “Dengan sistem terbuka rakyat bisa memilih sesuai keinginannya siapa yang akan mewakili aspirasinya di legislatif,” tandasnya.

Sadad menambahkan, gugatan terhadap sistem pemilu ini sebenarnya bernuansa otokritik terhadap peran dan fungsi parpol sebagai lembaga yang diberi kewenangan Undang-Undang untuk melakukan pendidikan politik kepada warga dan juga kader partai. “Disinilah peran partai politik melakukan seleksi dan kaderisasi agar menghasilkan caleg yang terbaik dan bermanfaat buat masyarakat,” jelas Anwar Sadad yang masuk bursa Cagub Jatim 2024.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dilansir dari detikNews, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu, baik lewat proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.

“Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang,” ujar hakim MK Saldi Isra. bdo

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru