Pajak dan Keluargaku

Pajak dan Keluargaku

Oleh : Fahmi Syuhada, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Nawacita – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dari salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi pil pahit bagi kami seluruh pegawai DJP.

Berbagai peristiwa yang silih berganti menimpa institusi DJP tidak dapat dibantah sering kali menjadikan kami berada pada posisi sulit. Tidak jarang peristiwa yang terjadi kemudian digeneralisasi seolah semua pegawai DJP demikian adanya.

Perilaku yang dianggap koruptif segelintir orang disimpulkan seolah pegawai DJP semuanya bertindak koruptif juga, meski kenyataannya mayoritas dari pegawai DJP senantiasa menjaga integritas dan bekerja secara profesional.

Pada tulisan ini saya ingin berbagi bagaimana kami keluarga pegawai DJP di dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak, sehingga kasus yang ada sekarang tidak bisa diinterpretasikan bahwa semua keluarga pegawai DJP melakukan hal yang sama.

Sebelumnya saya mohon maaf jika tulisan ini seolah-olah menjadi pembelaan, namun setidaknya saya ingin berbagi bagaimana upaya yang sudah ditempuh untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dan keluarga. Menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga saja sudah merupakan hal yang harus diperjuangkan bagi pasangan pegawai DJP. Mengapa demikian?

Ya, kami harus berjuang untuk itu karena pasangan pegawai DJP tidak sedikit yang berada dalam status LDM (long distance marriage). Sebuah tantangan yang sebenarnya tidak mudah bagi kami hidup di kota yang terpisah-pisah. Suami, istri, dan anak bisa berada di kota yang berbeda.

Sebagai contoh keluarga kami, saya sekarang bertugas di Surabaya, istri bertugas di Payakumbuh, anak kami yang paling besar kuliah di Surabaya, anak kedua dan ketiga menimba ilmu di SMP Negeri dan pondok pesantren di Demak, ibu mertua tinggal sendirian di Pati. Kondisi ini mungkin dialami oleh banyak keluarga pegawai DJP. Untuk bertemu antara saya dan istri saja butuh perjuangan yang tidak mudah apalagi bertemu dengan seluruh anggota keluarga secara lengkap. Minimal kami harus mengeluarkan biaya dan mengatur waktu karena tidak setiap saat kami bisa berjumpa.

Kemudian terkait dengan pola pengasuhan anak, tidak semua dari kami pegawai DJP hidup mewah dengan memberikan segala fasilitas dan kemewahan kepada anak-anak kami. Mungkin perlu diketahui, banyak dari kami keluarga pegawai DJP yang memilih mendidik anak-anaknya di pondok pesantren baik pesantren salaf maupun modern.

Sebagai contoh kedua anak saya saat ini duduk di bangku SMP Negeri sekaligus belajar di Pondok Pesantren Tahfidz di Demak. Apakah ini pilihan yang enak bagi kami? Jawabnya tergantung dari paradigma kita. Dari sisi saya sebagai ayah, relatif masih bisa kuat, tetapi bagi istri sebenarnya bukan hal mudah untuk melepas mereka pondok. Istri harus mengorbankan banyak “rasa” sebagai ibu.

Tidak jarang istri sering menangis ketika rindu dengan mereka, memikirkan apakah mereka di pondok pesantren sudah makan atau belum, hari ini mereka jajan apa, bagaimana mereka harus berbagi waktu sekolah dan mengaji. Dari hati anak saya juga mungkin mengorbankan banyak “rasa”. Mereka tidak bisa setiap saat bertemu orang tua, tidak bisa leluasa jajan, tidak punya waktu untuk bermain, tidak pernah jalan-jalan ke mal atau piknik.

Lalu kenapa pilihan itu diambil? Jawabnya seperti saya sampaikan tadi bahwa itu semua kembali kepada paradigma yang kita pegang. Pilihan kami untuk memondokkan anak-anak kami adalah karena kami ingin anak-anak mengerti agama dengan pemahaman yang lebih baik, bisa mandiri, hidup sederhana, dan yang tidak kalah penting bagaimana mempersiapkan mereka menjadi orang yang berakhlak dan berilmu. Hidup di pondok pesantren mungkin adalah pil pahit bagi anak-anak kami karena mereka harus menerima semua kesederhanaan yang ada. Jangankan mengendarai mobil mewah, untuk pergi ke sekolah saja mereka naik angkot atau ojek dari pondok pesantren.

Cerita tersebut disampaikan bukan bermaksud untuk pamer atau meminta iba, tetapi kami, pegawai DJP, ingin dinilai secara adil dan tidak dicap semua pegawai DJP hidup mewah dan tidak mendidik anak dengan baik. Sebagian besar dari kami pegawai DJP senantiasa merawat integritas tidak hanya ketika berada di kantor, tetapi integritas itu mulai disemai di keluarga.

Adapun faktor internal penyebab korupsi, mengutip Nilawati, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau (malas) bekerja Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Lingkungan keluarga dapat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya.

Perilaku koruptif bisa dilakukan siapa saja, pejabat, aparatur pemerintah, pelaku usaha, karyawan perusahaan, maupun anggota masyarakat lainnya. Dan kita semua tidak mau itu menjadi penyakit masyarakat dan budaya bangsa ini. Termasuk kami, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Dn

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here