Menkominfo Take Down Setengah Juta Akun serta Situs Judi Online

0
75
Situs Judi Online
Menkominfo Take Down Setengah Juta Akun serta Situs Judi Online

Menkominfo Bakal Patroli Siber Pembersihan Situs Judi Online Setiap Hari

JAKARTA, Nawacita – Setengah juta akun serta situs judi online telah di take down oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. “Masyarakat juga tanya terkait perjudian. Sejak 2018, sudah setengah juta akun judi di-take down, lebih dari setengah (juta). Juga setiap hari kami lakukan patroli siber pembersihan,” kata Johnny Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Pernyataan ini membantah komentar warganet yang menilai Kementerian Kominfo mengizinkan aplikasi judi online beroperasi, namun memblokir sejumlah aplikasi, termasuk Paypal. Johnny menegaskan pihaknya tidak memberi ruang terhadap judi daring karena menabrak undang-undang.

Meski begitu, Johnny mengatakan, beberapa aplikasi, termasuk game yang melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), akan dilakukan klarifikasi dan pendalaman.

“Yang daftar PSE kami klarifikasi pendalaman. Apabila ditemukan berkaitan judi online, tidak ada ruang di Indonesia harus di-take down. Mudah-mudahan satu, dua hari selesai. Kami tidak ingin take down tanpa klarifikasi pendalaman,” kata Menkominfo Johnny.

Dikabarkan sebelumnya, Menkominfo menyebutkan, para penyelenggara untuk segera mendaftar PSE demi menjamin pelaksanaan perlindungan data pribadi pelanggan, khususnya masyarakat Indonesia.

Menkominfo Take Down Setengah Juta Akun serta Situs Judi Online.

Baca Juga: Menkominfo: Data Pribadi dari PSE Hanya Digunakan untuk Penegakan Hukum

“Justru pendaftaran PSE ini mewajibkan PSE melaksanakan perlindungan data pribadi pelanggan atau masyarakat, utamanya data pribadi masyarakat Indonesia,” katanya usai mendaftarkan Partai NasDem sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Ada sejumlah persyaratan PSE, antara lain mewajibkan penyelenggara memberi perlindungan data pribadi pelanggannya, dalam hal ini masyarakat Indonesia; mewajibkan penyelenggara mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia; serta wajib melakukan uji layak sistem yang digunakan.

Ia menegaskan pendaftaran PSE tidak mengatur tentang data pribadi selain dari sisi penegakan hukum. Penggunaan data pribadi untuk kepentingan selain penegakan hukum tidak dibolehkan dalam aturan PSE.

suanws.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY