Hari Nusantara: Laut Sumber Kemakmuran Bersama

0
249

Surabaya, Nawacita –  13 Desember 2021. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) secara serentak akan melaksanakan peringatan Hari Nusantara di 8 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota, bentuk kegiatanya parade perahu di laut, aksi damai serta kegiatan sosial. Ketua DPD KNTI Surabaya, Ahmad Sukron menyampaikan bahwa kegiatan utamanya adalah penyampaian aspirasi nelayan kecil dan tradisional.

“ Hari Nusantara sangat penting maknanya bagi nelayan, ini merupakan momentum untuk membangun pondasi pembangunan Indonesia berbasis kelautan yang mensejahterakan rakyat. Meneruskan mandat dari Dekrasi Djuanda yang menegaskan bahwa laut menyatukan Indonesia, mempertegas kedaulatan bangsa, serta memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tegas Ahmad Sukron

Peringatan Hari Nusantara menjadi momentum bagi nelayan kecil tradisional untuk mendesak pemerintah terus meningkatkan pemenuhan hak-hak nelayan. Terdapat catatan utama terkait dengan pemenuhan hak-hak nelayan:

Pertam, Pemenuhan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPH Migas dan Pertamina harus segera mempercepat proses kemudahan akses, penyediaan infrastruktur SPBUN, dan memastikan alokasi BBM bersubsidi yang mencukupi kebutuhan nelayan kecil dan tradisional.

“Untuk memperkuat hal ini, KNTI mendorong perubahan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta mendorong penggunaan Kartu KUSUKA sebagai alat untuk nelayan mengakses BBM Bersubsidi,” tegas Ahmad Sukron.

Kedua, memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut. Cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan, pun demikian dengan rumah-rumah nelayan dipesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin.

“ Laporan dari anggota KNTI, rob yang menggenangi rumah nelayan dari tahun ketahun makin parah. Surutnya makin lama,  begitupun ketinggian airnya makin tinggi. Alhasil aktivitas terganggu, selain itu nelayan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memperbaiki rumah dan kerusakan lainnya yang disebabkan oleh rob berkepanjangan.” Jelas Ahmad suakron

Ketiga, masih terjadinya tumpang tindih wilayah atau zonasi tangkap nelayan kecil dan nelayan besar, bahkan masih maraknya beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl. Termasuk juga dampak dari kegiatan non perikanan seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang mengganggu wilayah tangkap nelayan kecil.

“Hari Nusantara adalah momentum bagi Indonesia meneguhkan kembali cita-cita pendiri bangsa untuk menjadikan laut sebagai pemersatu dan Laut Sumber Kemakmuran Bersama. Sekaligus menjadi momentum untuk pemenuhan hak-hak nelayan seperti yang di amanatkan oleh undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.” Tutup Ahmad Sukron

KEBIJAKAN NELAYAN

Melalui Hari Nusanatara ini, mestinya pemerintah daerah menjadikan masyarakat pesisir/nelayan menjadi isu strategis yang benar-benar harus diperhatikan sesuai dengan adanya Pergub Jatim no 36 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Yang mana dalam pergub tersebut menyatakan dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.

Namun faktanya, masih banyak nelayan tradisional yang masih kesulitan dalam akses BBM Subsidi. Hari Nusantara ini seakan hanya sebagai tagline semata yang tidak berbanding lurus dengan kondisi di bawah. Negara tidak hadir secara maksimal untuk nelayan. Hal tersebut tampal silangsengkarut pengelolaan BBM Bersubsidi bagi nelayan. Nelayan masih jauh panggang dari atas api dalam akses BBM bersubsidi.

Selain itu, perlindungan nelayan juga masih banyak dibicarakan secara wacana, bahkan daerah yang mempunyai masyarakat nelayan pun seakan cuwek pada perlindungan nelayan. Seperti halnya Kota Surabaya yang sampai saat ini belum mempunyai Peraturan tentang Perlindungan Nelayan sebagai bentuk perhatian khusus terhadap nelayan. Pun secara proporsi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang mana didalamnya terdapat Bidang Kelautan dan Perikanan dalam empat tahun terkahir rata-rata hanya 0,57 persen atau tidak mencapai 1 persen. Yang artinya kalau secara spesifik anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan sangat kecil. Pun Kabupaten Gresik secara anggaran ratarata selama empat tahun terakhir hanya 0,40 persen.

Oleh karena itu, kami dari KNTI Surabaya dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (FITRA Jatim) merekomendasikan ;

1.       Mendorong Gubernur Jawa Timur untuk dapat mengimplementasikan Akses BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional
2.       Mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar dapat membuat peraturan tentang Perlindungan Nelayan dan mengeluarkan surat rekomendasi bagi nelayan tradisional untuk Akses BBM bersubsidi
3.       Mendorong Pemerintah Daerah supaya pengelolaan BBM Bersubsidi bagi nelayan berpihak pada nelayan tradisional

Dn

LEAVE A REPLY