KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan 21 Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

0
207
KPK RI saat menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Selasa dini hari (31/8/2021).

Jakarta, Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang dalam operasi tangkap tanggan (OTT) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sebagai tersangka tindak pidana korupsi, diantaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Hasan Aminuddin (HA) yang berstatus anggota DPR RI.

“PTS Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2019-2024, HA anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode yaitu periode 2003-2008 dan perioder 2008-2013,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, Selasa, (31/8/2021).

Dalam kesempatan itu, Alex juga memaparkan dari 22 orang tersangka, 18 merupakan pemberi suap dan 4 orang merupakan penerima suap dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Berikut 22 tersangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi seleksi jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur:

Pemberi suap:

  • Sumarto (ASN)
  • Ali Wafa (ASN)
  • Mawardi (ASN)
  • Mashudi (ASN)
  • Maliha (ASN)
  • Mohammad Bambang (ASN)
  • Masruhen (ASN)
  • Abdul Wafi (ASN)
  • Kho’im (ASN)
  • Ahkmad Saifullah (ASN)
  • Jaelani (ASN)
  • Uhar (ASN)
  • Nurul Hadi (ASN)
  • Nuruh Huda (ASN)
  • Hasan (ASN)
  • Sahir (ASN)
  • Sugito (ASN)
  • Samsuddin (ASN)

Penerima Suap:

  • Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo)
  • Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI)
  • Doddy Kurniawan (Camat Krejengan)
  • Muhammad Ridwan (Camat Paiton)

Bagi tersangka pemberi suap akan disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan bagi penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY