Bupati PPU: Rumah Dinas Rp 34 Miliar bukan milik Pribadi

0
224
Abdul gafur Mas'ud Bupati Panajam Paser Utara

Penajam Paser Utara | Nawacita– Pembangunan Rumah Dinas Bupati Penajam Paser Utara senilai Rp 34 Miliar dipastikan bukan untuk kepentingan pribadi. Namun pembangunan tersebut sudah terencana sejak tahun-tahun sebelumnya karena kabupaten yang sudah berusia 20 tahun itu sampai saat ini belum memiliki rumah dinas bagi para pejabatnya.

 

Hal tersebut dijelaskan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud menjawab kritikan masyarakat soal pembangunan Rumah Dinas di tengah pandemi covid yang masih belum selesai. Menurutnya semua urusan penanganan Covid-19 di PPU tetap berjalan baik ada pembangunan rumah dinas. “Betul ada pembangunan rumah dinas Jabatan kalau nggak salah nilainya Rp 34 Miliar, salah satu alasan kami adalah Kabupaten PPU ini sejak 20 tahun tidak memiliki rumah jabatan bupati,” jawab Abdul Gafur Mas’ud, Rabu (25/8/2021).

 

Namun Abdul Gafur menegaskan rumah dinas tersebut bukan miliknya pribadi. Tapi milik seluruh masyarakat Penajam Paser Utara karena pembiayaanya menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumah Dinas ini akan ditempati oleh siapapun yang nanti menjabat sebagai Bupati di PPU. “Seluruh elemen warga juga boleh memanfaatkan rumah jabatan ini untuk kegiatan kemasyarakatan,” terangnya.

 

Terkait anggaran yang cukup besar, Bupati muda yang akrab disapa AGM ini menyebut masih sesuai kemampuan keuangan daerah. “Selain itu, mahalnya biaya pembangunan karena posisi landscapenya di pinggir pantai sehingga ada biaya untuk pengurukan tanah dan lain sebagainya,” rinci Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan ini.

 

Nantinya, lanjut AGM, di sekitar lokasi tersebut juga akan dibangun rumah dinas untuk pejabat yang lain. “Seperti rumah dinas wakil bupati, Ketua DPRD dan Forkopimda nanti juga akan dibangun bertahap,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, pembangunan rumah dinas Bupati PPU viral di media social dan muncul beragam protes dari masyarakat. Karena dibangun saat Pandemi Covid-19 yang belum selesai. Namun sebagian protes tersebut kemudian dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mendeskreditkan pribadi Bupati PPU AGM yang di era kepemimpinannya, bisa membawa Kabupaten PPU semakin maju dan sejajar dengan daerah besar di Indonesia. Apalagi pasca PPU ditetapkan sebagai wilayah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo, berdampak pada situasi politik di daerah tersebut. bdo

 

LEAVE A REPLY