Komisi A DPRD Surabaya Minta Penanganan Covid -19 Di Suramadu Ditangani Pusat

0
104

Surabaya, Nawacita – Terkait pengambilalihan penanganan covid -19 dari Pemkot Surabaya ke Pemerintah Pusat mendapat respon positif dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang juga sekaligus Ketua DPD Golkar Surabaya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni juga Ketua DPD Golkar Surabaya mengatakan sejak awal saya berpikir bahwa upaya untuk penanganan covid -19 yang melibatkan kohesi antar daerah itu seyogyanya harus diambil alih oleh instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maupun Pusat.

“Karena kalau itu hanya di bebankan kepada Pemkot Surabaya tentunya sangat membebani keuangan kita,” ucap Arif Fathoni

Lebih baik kemudian, upaya tracing itu dilakukan atau dialihkan kepada warga surabaya, sehingga kita bisa meminalisir dampak sebaran Covid – 19 yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Surabaya. Tetapi, upaya melibatkan interaksi antar daerah itu kemudian jangan dihilangkan.

Artinya, ketika Pemkot berwacana menghentikan itu, lalu kemudian Pemerintah Provinsi dan Pusat tidak, inikan upaya kita bersama tujuannya swab antigen upaya untuk mendeteksi apakah tubuh kita terpapar covid -19 apa tidak sehingga penanganan menjadi sangat baik,” terang Arif Fathoni.

Lebih lanjut, Jadi sebenarnya ini tidak ada hubunganya dengan diskriminasi atau apapun, makanya saya sejak awal meminalisir ketegangan antar daerah sebaiknya peranan ini diambil oleh Pemerintah Pusat atau Pemprov.

“Upaya kewajiban swab sebenarnya dalam surat edaran walikota sudah jelas bahwa orang luar dari surabaya yang mau masuk ke surabaya harus menujukan hasil rapid minimal tiga hari sekali,” ujar dia, Senin  (21/ 06/2021).

Ketika ini berkaitan dengan perbatasan antar wilayah Surabaya dan Bangkalan atau Surabaya dengan Sidoarjo atau juga Surabaya dan Gresik, upaya itu jangan dibebankan oleh kabupaten kota.

“Tetapi harus diambil alih Pemerintah Pusat atau Provinsi, sebagaimana penanganan seperti di Kudus dan saat ini sudah diambil alih Pemerintahan Pusat,” ujarnya

Kalau ini, di bebankan oleh Pemkot tentu berat dimasa sektor pendapatan pajak dan restribusi jauh menurun sesuai target yang dicanangkan.

Dia mengatakan, kalau kemudian peran Surabaya yang selama ini dilakukan Surabaya diambil oleh Provinsi.

Maka Pemkot Surabaya bisa mengalakan tracing bisa melakukan swab itu di Kelurahan kelurahan di kota Surabaya Sehingga Pemkot bisa maksimal menangani,” tutup arif Fathoni. dny

LEAVE A REPLY