Pernikahan Anak Di Jatim Meningkat 300 Persen Selama Pandemi Covid-19

0
119

Surabaya, Nawacita – Pernikahan anak atau usia dini di Jawa Timur selama pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim. Sebab berdasarkan data, peningkatannya mencapai 300 persen. Patut diduga peningkatan drastis ini juga akibat adanya dispensasi dari pemerintah, soal usia pernikahan anak.

“Pernikahan anak di Jawa Timur naik 300 persen dari tahun 2020 sampai sekarang. Satu penyebabnya pada pertemuan dengan Pengadilan Agama se-Jawa Timur dijelaskan salah satunya adalah faktor adalah adanya dispensasi usia pernikahan,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari (HPL) saat dikonfirmasi Minggu (20/6/2021).

Menurut politikus asal PDI Perjuangan angka pernikahan anak di masing-masing daerah di Jatim kenaikannya hampir serupa. Salah satu daerah yang angka kenaikan pernikahan anaknya tinggi adalah di Kabupaten Magetan. “Pernikahan anak di masing masing-masing daerah cukup tinggi salah satunya di Kabupaten Magetan,” terang HPL.

Persoalan yang timbul akibat perkawinan dini, diakui HPL cukup komplek. Diantaranya mempengaruhi tumbuh kembang anak dan memicu munculnya stunting (gizi buruk). “Ketika perkawinan anak cukup tinggi, ibunya tidak cukup secara fisik dan secara mental serta ekonomi maka anaknya juga akan tumbuh kembangnya terpengaruhi. Dampaknya masa depan generasi bangsa akan terganggu ketika kualitas anak menjadi rendah,” dalihnya.

Dia berharap dengan adanya penyusunan Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya, maka kedepan, angka pernikahan anak di Jatim bisa ditekan. Karena itu dalam raperda tersebut dimasukkan upaya-upaya untuk menekan pernikahan anak di Jatim sebab sebagian besar pernikahan anak terjadi dari keluarga pekerja migran.

“Salah satunnya adalah meningkatkan anggaran untuk pembangunan pemberdayaan anak dan perempuan di Jatim karena saat ini angkanya sangat kecil,” jelas Hari Putri Lestari.

Sementara itu, Wakil Ketua komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengaku sudah memprediksi angka kenaikan pernikahan anak di Jatim bakal meningkat setelah muncul kebijakan dispensasi usia pernikahan yang diatur dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Dulu ambang usia menikah itu, 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sekarang menjadi 19 tahun perempuan dan 21 tahun laki-laki, namun orang tua diperkenankan minta dispensasi ke pengadilan agama jika anaknya masih dibawah 19 tahun. Sudah kita prediksi pasti angka pernikahan dini menjadi naik. Tidak apa-apa inilah tantangan yang harus dihadapi,” kata politikus asal PKB.

Mantan ketua PW Fatayat NU Jatim ini mengakui adanya pernikahan anak menimbulkan resiko yang cukup tinggi. Pasalnya, orang tua tidak siap secara mental dan psikologis untuk menerima kehadiran keluarga baru.

“Menikahkan anak di usia 16 itu tidak bijaksana karena mereka secara fisik belum siap. Kalau ada kasus Married by Accident (MBA) maka memang faktanya di masa pandemi dengan korban anak meningkat drastis,” beber Hikmah.

Dampak lain maraknya pernikahan anak adalah meningkatnya angka perceraian dan angka kematian pada bayi dan ibunya. Karena itu DPRD Jatim meminta para orang tua membatasi asupan anak terhadap media sosial secara berlebihan terutama konten-konten porno agar anak bisa tumbuh kembang secara maksimal dan tidak terpengaruh dengan hal hal negatif di medsos.

Sebetulnya ruang-ruang di mana anak-anak melakukan hubungan yang melampaui batas harus ditekan. Apa itu, misalnya akses berlebihan terhadap media sosial dan asupan konten porno. Siapa yang bisa melakukan tentunya yang pertama adalah para orang tua.

“Anak-anak itu dalam pengasuhan orang tuanya. Ketika kekerasan seksual dengan korban anak terjadi, maka dengan sendirinya Married by Accident juga akan banyak. Kasus kegagalan kelahiran dan angka perceraian juga akan meningkat,” imbuhnya.

Hikmah berharap kabupaten/kota di Jatim lebih sadar untuk memberikan anggaran yang cukup pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Mengingat, munculnya berbagai persoalan di masyarakat itu kebanyakan hulunya berasal dari keluarga.

“Kalau mau mengatasi kemiskinan cara paling efektif adalah melalui pemberdayaan kaum perempuan sebab seorang ibu itu pilar utama dalam keluarga. Jika perempuan kuat maka keluarga juga akan menjadi kuat,” pungkas politikus asal Malang. (tis)

LEAVE A REPLY