Menteri Investasi Bahlil Ajukan Anggaran Rp 608,5 Miliar di Tahun 2022

Belanja program Investasi/BKPM sebesar Rp410,61 M

0
382
Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Jakarta, Nawacita – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/6) menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 608,5 miliar untuk Kementerian Investasi/BKPM pada 2022.

Berdasarkan surat pagu indikatif No S-361/MK .02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal pagu indikatif belanja K/L Tahun 2022 kementerian investasi/BKPM mendapat pagu indikatif sebesar Rp. 711,5 miliar.

Bahlil mengatakan, usulan tambahan anggaran tersebut menyusul karena adanya penurunan 35 persen dari pagu alokasi BKPM tahun 2021 sebesar Rp1,089 triliun.

“Kami mengajukan usulan tambahan sebesar Rp608,5 miliar. Usulan ini sudah kami ajukan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, kami juga sudah melaporkan secara seksama hingga hari ini kami laporkan kepada pimpinan (Komisi VI)” kata Bahlil, dalam raker dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, (8/6/2021).

Dari pagu indikatif 2022, kata Bahlil, akan dibagi menjadi dua program utama, diantaranya program dukungan manajemen sebesar Rp300,9 miliar dan belanja program sebesar Rp410,61 miliar.

Dengan alokasi anggaran yang diperoleh Kementerian Investasi/BKPM, Presiden Joko widodo meminta untuk bisa mencapai target investasi sebesar Rp1.100-Rp1.200 triliun. Target tersebut melebihi target di RPJMN 2020-2024 sebesar Rp968,4 triliun.

“Pada 2022, kita dikasih target, naiknya 30 persen. Kalau di RPJMN itu Rp968,4 triliun, arahan Bapak Presiden kepada kami harus mencapai Rp1.100-Rp1.200 triliun,” papar bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut pihaknya sudah mengajukan surat penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan juga ke Kementerian Bappenas. Ia berharap agar usulan penambahan anggaran ini dapat diperjuangkan DPR RI.

“Besar harapan kami dari seluruh pimpinan, pejabat maupun karyawan di Kementerian Investasi surat ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan oleh pimpinan bapak ibu anggota Komisi VI,” pungkasnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY