Anggota DPR RI Sebut Pelaporan Novel dkk Akan Timbulkan Konflik Baru

0
315

Jakarta, Nawacita – 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satunya penyidik senior Novel Baswedan melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK). Menaggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai laporan terhadap pimpinan KPK merupakan langkah yang betul.

“Kalau kita melihatnya dari jalur formal yang ada, maka kemudian pegawai KPK, pimpinan KPK atau bahkan masyarakat sipil melakukan atau mengajukan aduan, laporan ke Dewas itu adalah sesuatu yang benar, artinya itu harus dianggap sesuatu yang biasa saja kalau ada katakanlah pimpinan KPK yang diduga lakukan pelanggaran kode etik,” kata Arsul kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Namun Arsul mempertanyakan apakah laporan yang dilayangkan para pegawai KPK dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia menyarankan lebih baik kedua pihak tersebut membicarakan kelanjutan kepada 75 pegawai ini seperti apa, ketimbang melakukan pelaporan yang berujung terjadi permasalahan baru antara pimpinan KPK dengan Pegawai KPK.

“Tapi dalam konteks kekinian KPK, persoalannya adalah kalau kemudian ada laporan balik, apa itu akan mendorong sebuah penyelesaian balik atau tidak? Kenapa kok kemudian tidak, katakanlah ya, dalam situasi tidak sehat tidak, kondusif itu yang dipilih oleh kedua pihak yang paling berkepentingan di sini yakni pegawai KPK dan pimpinan KPK itu adalah sambil mengembangkan opsi penyelesaian atas yang 75 pegawai itu yang paling bagus itu runtutannya seperti apa? Seharusnya begitu,” papar politikus PPP itu.

“Tetapi sekali lagi meskipun tidak salah secara prosedural, kalau yang dipilih itu adalah terus menerus ‘bertempur’ dari sisi pegawai yang 75 atau dari sisi pimpinan ya hemat saya itu akan mempersulit penyelesaian, tapi ini berpulang kepada mereka, kalau kemudian kita terlalu mengintervensi itu nanti salah pula,” tambahnya.

Selain itu, Arsul juga mempertanyakan target dan maksud pegawai KPK melaporkan para pimpinan KPK ke dewas KPK. Jika yang dimaksud untuk menjatuhkan Ketua KPK Firli Bahuri, maka menurutnya hal itu akan menimbulkan persoalan baru dan perdebatan baru.

“Kalau memberhentikan dari jabatan atau mendowngrade dari ketua KPK jadi Wakil Ketua KPK itu kan akan menimbulkan juga, terus siapa yang jadi Ketua KPK? Siapa yang berhak? Atau kembali ke DPR karena yang memilih Ketua KPK DPR loh, bukan Presiden bukan juga pegawai. Itu akan timbulkan persoalan persoalan baru,” tandasnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY