Pansus LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2020, Nilai 3 IKU Belum Penuhi Target

0
341

Surabaya, Nawacita – Ketua  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim tentang Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim akhir tahun 2020, Blegur Prijanggono mengatakan ada tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum memenuhi target. Namun ini bisa dimaklumi akibat krisis kesehatan secara global (Covid-19).

“Kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jatim agar 3 IKU yang pokok ini bisa disempurnakan kinerjanya. Karena ini berkaitan dengan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Senin (26/4/2021).

Kendati demikian politikus asal Partai Golkar mengatakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara umum sudah cukup baik. Hanya saja, menurutnya bagi OPD yang mengelola aset Pemprov Jatim agar lebih dioptimalkan kinerjanya.

“Selain itu juga kepada BUMD, kami berharap Pemprov Jatim memperhatikan BUMDnya. Karena tidak semua BUMD Jatim berjalan dengan baik,” kata Blegur Prijanggono.

Sekedar diketahui dalam LKPJ Gubernur Jatim akhir Tahun 2020 disebutkan persentase penduduk miskin di Jatim pada September 2020 sebesar 11,46 persen atau meningkat 0,37 persen poin  terhadap Maret 2020 dan meningkat 1,26 persen poin terhadap September 2019.

Secara absolut jumlah penduduk miskin Jatim pada September 2020 sebesar 4,58 juta orang, meningkat 166,87 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 529,97 ribu orang terhadap September 2019.

Semua Provinsi di Indoneia mengalami peningkatan penduduk miskin dari Maret hingga September 2020. Peningkatan persentase penduduk miskin Jatim pada September 2020 dibanding Maret 2020 lebih rendah dibanding dengan rata-rata Nasional yang meningkat sebesar 0,41 persen poin.

Jika dilihat menurut daerah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 8,37 persen, atau meningkat 0,48 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1,6 persen poin terhadap September 2019.

Untuk persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 15,16 persen, atau meningkat 0,39 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 1 persen poin dibanding September 2019. Peningkatan persentase penduduk miskin tidak hanya terjadi di Jatim tetapi di semua Provinsi akibat dampak pandemi Covid-19.

Kemudian untuk IKU Laju Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jatim  berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai Rp 2.299,46 Triliun, menurun dibanding Tahun 2019 sebesar Rp 2.352,42 Triliun.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 1.610,42 Triliun, menurun dibanding tahun 2019 sebesar Rp 1.650,14 Triliun. Penurunan PDRB dibanding tahun sebelumnya merupakan akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Laju pertumbuhan ekonomi Jatim Tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,39 persen, angka ini lebih rendah dibanding Provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing terkontraksi sebesar 3,34 dan 2,44 persen.

Perekonomian Jatim tetap konsisten sebagai kontributor PDRB terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 24,80 persen. Dan juga terbesar kedua setelah DKI secara nasional dari 34 Provinsi yaitu sebesar 14,57 persen.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada capaian PDRB Per Kapita tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 2,43 persen, yaitu dari 59,09 juta (tahun 2019) menjadi 57,56 juta (tahun 2020).

Untuk capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim, selama kurun waktu enam tahun 2015 – 2020 selalu di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2015 – 2019, TPT Jatim selalu mengalami penurunan.

Pada tahun 2020, TPT Jatim sebesar 5,84 persen atau mengalami peningkatan 2,02 persen poin dibanding tahun 2019, tetapi masih lebih rendah dibanding capaian nasional sebesar 7,07 persen. Pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020 angka TPT Jatim memang mengalami kenaikan yaitu 5,84 persen dari angka tahun 2019 yang 3,83 persen.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengaku berterima kasih dengan masukan yang konstruktif dari DPRD Jatim. Menurutnya ada beberapa usulan pembenahan terkait mengantisipasi kemiskinan baru yang berasal dari kemiskinan perkotaan maupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan di kota dan kembali ke desa dalam keadaan miskin.

“Kami juga termotivasi dan mengapresiasi dengan capaian OPD dalam memenuhi indikator kinerja utama. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19. Kedepan kami akan berusaha merealisasikan usulan-usulan tersebut,” pungkasnya.pun/sabda

LEAVE A REPLY