Sekolah Segera Akan Tatap Muka, Setelah Vaksinasi Guru Selesai

0
252
Ilustrasi Sekolah Tatap Muka.
Ilustrasi Sekolah Tatap Muka.

Jakarta, Nawacita – Pemerintah kembali mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dalam aturan ini, ditegaskan bahwa tak perlu tunggu tahun ajaran baru untuk pembukaan sekolah tatap muka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilaksanakan setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap. Karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memprioritaskan vaksinasi pada mereka.

”Setelahnya, pemerintah pusat, pemda, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka,” ujarnya dalam temu media secara daring, kemarin (30/3).

Meski begitu, PTM masih dilakukan secara terbatas dan wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes). PTM terbatas ini, kata dia, akan sangat berbeda dengan PTM di saat normal. Semua akan dibatasi, prokes bakal diberlakukan sangat ketat.

Misalnya, untuk kapasitas siswa masuk maksimal hanya 50 persen siswa per kelas. Artinya, masih diperlukan sistem rotasi dan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa. Lalu, jarak antarkursi siswa dibatasi minimal 1,5 meter.

Kemudian, pada dua bulan pertama, aktivitas yang bisa memicu kerumunan tidak diperkenankan. Seperti, aktivitas di kantin, olahraga, dan ekstra kurikuler tidak diperbolehkan. ”Selain pembelajaran tidak diperkenan,” ungkapnya.

Terkait teknis waktu PTM, Nadiem menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Apakah diadakan dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. ”Kita memberikan kebebasan. Tetapi dia harus mulai, pada saat vaksinasi sudah selesai,” tekannya kembali.

Tapi, yang terpenting adalah orangtua atau wali murid tetap dibolehkan memilih. ”Apakah mau melakukan PMT terbatas atau tetap melaksanakan PJJ untuk anak-anaknya,” sambungnya.

Nah, sebelum PTM dilakukan, lanjut dia, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan PMT. Checklist tersebut sudah disebar sejak awal tahun dan telah dibuat sesuai dengan protokol yang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Misalnya, soal ketersediaan sarana cuci tangan, mampu mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya), hingga SOP penanganan kasus Covid-19 di sekolah.

Nadiem mengungkapkan, pemenuhan daftar periksa ini sangat krusial. Oleh sebab itu, dia meminta agar dinas pendidikan dan dinas kesehatan daerah dapat memastikan daftar periksa terpenuhi. Kemudian, dinas perhubungan bisa memberikan akses transportasi aman dan satgas Covid-19 daerah rutin melakukan testing.

”Termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa dengan segera ditutup,” papar mantan Bos Gojek tersebut. Penutupan ini, imbuh dia, juga dapat dilakukan keteka di wilayah tersebut sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, dengan PTM maka anak-anak peserta didik diharapkan bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal.

Sebagaimana diketahui, selama menjalani PJJ di masa pandemi Covid-19, anak-anak hanya memperoleh pengetahuan (knowledge) tanpa disertai unsur-unsur pendidikan lain. Seperti keterampilan (skill), kepribadian (attitude), dan nilai (value). ”Melalui SKB ini kita harapkan anak-anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari komitmen dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah didorong ikut serta memberikan sosialisasi khususnya kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing.

Ia pun mengungkap peran dari Satgas Covid-19 di tingkat satuan pendidikan sangat krusial. Namun, peranan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Terutama soal disiplin protokol kesehatan mulai dari rumah hingga selama berada di sekolah.

Menurutnya, pemerintah juga telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Diharapkan, rampung pada Juni atau sebelum dimulainya implementasi SKB pembelajaran tatap muka. ”Vaksinasi Covid-19 terhadap para pendidik dan tenaga kependidikan ini dalam rangka mendukung akselerasi pembelajaran tatap muka secara terbatas,” ungkapnya.

jp

 

LEAVE A REPLY