Mulai Maret, Pembelian Rumah Semua Ukuran Tanpa Uang Muka

0
106
Ilustrasi Rumah dan Zona yang Bebas dari Pajak.
Ilustrasi Rumah dan Zona yang Bebas dari Pajak.

Jakarta | Nawacita – Bank Indonesia melonggarkan persyaratan pembelian rumah. Stimulus ini diberikan kepada calon pembeli rumah semua ukuran. Pelonggaran ini dimaksudkan untuk menggairahkan permintaan kredit yang jeblok tahun lalu. Pada 2020, total kredit yang dikucurkan perbankan malah lebih kecil 2,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun lalu, pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha sedemikian kerasnya. Banyak sektor yang bangkrut atau mengurangi kapasitas produksinya. Dampaknya tak hanya pada pengusaha, tapi juga para pekerja: PHK dan dirumahkan. daya beli pun anjlok. Pada akhirnya, situasi ini yang membuat kredit perbankan turun.

Untuk menumbuhkan kembali dunia usaha, terutama di sektor kredit kepemilikan rumah (KPR), Bank Indonesia melonggarkan rasio Loan to value/Financing to value kredit pembiayaan properti menjadi 100 persen, sehingga konsumen bisa mendapatkan Kredit Kepemilikan (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) nol persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan relaksasi tersebut akan berlaku mulai 1 Maret hingga akhir Desember 2021. Namun, pelonggaran ini bersyarat. Tidak semua bank atau perusahaan pembiayaan bisa memberikan DP nol persen kepada calon konsumen.

Menurut BI, pelonggaran diberikan hanya kepada bank atau perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) bruto di bawah 5 persen. Mereka bisa membebaskan DP kepada konsumen yang hendak membeli rumah semua ukuran: rumah tipe kurang dari 21, tipe 21-70 dan tipe 70 ke atas.

Ketentuan pembiayaan yang baru ini juga berlaku untuk semua jenis pembelian: kepemilikan rumah pertama, rumah kedua, dan seterusnya. Pendek kata, tak ada pembatasan baik ukuran rumah, maupun jenis kepemilikan.

Aturan yang berbeda diterapka bagi bank atau perusahaan pembiayaan yang memiliki NPL di atas 5 persen. Untuk tipe di bawah 21, perbankan boleh membiayai semua pembelian. Artinya, DP nol persen berlaku, tapi tidak untuk pembelian kedua dan seterusnya. Untuk kategori yang terakhir, konsumen harus menyetor DP 5 persen.

Selain itu, pembiayaan bank untuk rumah tipe 21-70, dan di atas 70, maksimal 95 persen. Dengan begitu, konsumen masih harus membayar DP lima persen. Untuk kepemilikan rumah kedua, ketiga, dan seterusnya, konsumen yang mengincar rumah jenis ini harus membayar DP 10 persen.

Bank Indonesia akan mengevaluasi program ini setelah Desember 2021. Bisa jadi, program ini diperpanjang, bisa juga sebaliknya. “Diharapkan, evaluasi di akhir tahun menunjukkan ada peningkatan tingkat penyaluran kredit, yang tentu saja diharapkan mendorong pemulihan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (18/2).

Baca Juga : Bank Indonesia Bersama Kemenkeu Kembangkan CBS

Tidak hanya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan stimulus bagi bank supaya berani menyalurkan kredit dengan risiko yang masih terjaga. OJK menurunkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan berjenjang. Stimulus ini diberikan untuk meringankan beban biaya perbankan.

Untuk DP 0 sampai 30 persen, ATMR-nya menjadi sebesar 35 persen. Sementara, uang muka 30-50 persen, dikenakan ATMR sebesar 25 persen, dan uang muka lebih dari 50 persen dikenakan ATMR 20 persen.

 

Tanggapan pengembang

Sekretaris Perusahaan PT Intiland Tbk. Theresia Rustandi mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia yang membantu kemudahan pendanaan konsumen supaya daya beli masyarakat meningkat. “Namun masalah utamanya bukan disitu,” kata dia kepada Lokadata.id, Jumat (19/2/2021).

Theresia menjelaskan, saat ini industri properti mendapatkan perlakuan yang sangat ketat terkait penyaluran kredit dari perbankan. “Ini yang harus dibuka kerannya oleh pemerintah. Jika industri sedang susah namun tidak dibantu, bisa kolaps nanti industrinya,” katanya.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida juga mengatakan hal serupa. Menurutnya stimulus berupa DP 0 persen saja tidak cukup untuk meningkatkan pasar properti. Kebijakan ini harus diimbangi dengan kelonggaran seleksi penerima KPR oleh perbankan.

Selama pandemi, menurutnya banyak orang yang mengajukan KPR tetapi ditolak bank. Dia memberikan gambaran, dari 10 orang yang mengajukan kredit, yang disetujui hanya 8 orang atau bahkan nol. Tapi, dengan tambahan stimulus dari OJK berupa penurunan ATMR, Paulus mengakui potensi untuk meningkatkan pasar properti jauh lebih terbuka.

“Artinya ATMR akan dihitung dalam NPL karena risiko kredit diturunkan, otomatis hitungan di NPL lebih punya allowance di perbankan. Kedua relaksasi dari BI dan OJK ini bisa meningkatkan penjualan properti. Tapi masih ada biaya perpajakan lain yang timbul dalam KPR,” kata dia.

Biaya-biaya perpajakan yang timbul dalam KPR atau sektor properti ini totalnya bisa mencapai 17,5 persen. Beban pajak itu meliputi PPN 10 persen, PPh 2,5 persen, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 persen. Belum lagi ditambah dengan biaya lain seperti biaya notaris dan biaya asuransi.

“Kebijakan perpajakan ini yang perlu ditambahkan untuk mengefisiensikan biaya-biaya ini supaya lebih ringan, dan bisa bersinergi dengan relaksasi yang sudah ada dari BI dan OJK,” kata Paulus.

 

Tidak hanya penawaran, tetapi juga permintaan

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda sepakat stimulus yang diberikan hendaknya tidak hanya diberikan dari sisi penawaran, tetapi juga dari sisi permintaan. Dia mengatakan biaya pajak seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di luar harga rumah saat ini membuat sulit calon pembeli rumah.

Bagi konsumen, BPHTB terasa besar karena dibebankan pada harga akhir rumah. “Tentunya pengurangan ini tidak harus diberlakukan selamanya jika pemerintah keberatan. Namun paling tidak dalam 1 tahun ke depan strategi relaksasi ini yang akan membuat pasar properti tetap meningkat,” kata dia.

Ali menambahkan, saat ini hanya daya beli masyarakat menengah atas yang relatif tidak terganggu. Sebagian kelompok ini masih menyimpan uangnya di perbankan. Sementara, kelompok menengah ke bawah banyak yang kehilangan pekerjaan atau penurunan upah akibat pandemi.

Berdasarkan catatan IPW, penjualan properti yang masih meningkat selama 2020 berada di segmen harga Rp500 juta-2 miliar. Penjualan di segmen Rp2 miliar memang turun, tapi kata Ali, kelompok tersebut bukan tidak memiliki daya beli, “Mereka memilih menunda membeli properti.”

Paulus Totok Lusida juga menyebutkan segmen rumah yang paling diminati sepanjang tahun lalu adalah segmen di harga Rp300 juta sampai Rp1 miliar, sedangkan segmen harga lainnya lesu.

Mantan pengurus utama REI Jawa Timur ini menyebutkan pangsa pasar penjualan rumah di segmen ini mencapai 82,6 persen dari total penjualan 2020. Untuk lokasi, Paulus menuturkan lokasi yang paling diminati adalah yang berada di Jabodetabek.

Menanggapi kebijakan stimulus untuk mendorong sektor properti, Excecutive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera Haryn menyatakan perseroan masih melakukan komunikasi dengan regulator.

Dia berharap, relaksasi kebijakan dapat membuat bisnis konsumer perbankan semakin menggeliat pada tahun ini. Bank swasta terbesar di RI ini menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 4-6 persen sepanjang 2021.

Kredit konsumer BCA sepanjang 2020 terkontraksi 10,8 persen secara tahunan menjadi Rp141,2 triliun. Secara rinci, KPR turun 3,7 persen secara tahunan menjadi Rp90,2 triliun.

lokadata

LEAVE A REPLY