KPU Sidoarjo Resmi Tetapkan Mudhlor sebagai Pemenang Pilbup Sidoarjo

0
120

Nawacita – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo resmi menetapkan Ahmad Muhdlor dan Subandi sebagai pemenang Pilkada Sidoarjo 2020. Penetapan lewat rapat pleno terbuka itu dihadiri Forkopimda Sidoarjo di Fave Hotel, Jumat sore (22/1).

Sesudah penetapan, hari ini (23/1) KPU akan mengirimkan berkas pengajuan penetapan ke DPRD Sidoarjo. Dalam pilkada lalu, Muhdlor-Subandi menang setelah memperoleh 387.766 suara atau 39,8 persen.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menyatakan, setelah dipastikan tidak ada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) atau gugatan terhadap hasil pilkada, pemenang bisa ditetapkan.

Selain paslon pemenang, KPU mengundang dua paslon lainnya. Namun, keduanya tidak bisa hadir. Satunya beralasan ke luar kota, satunya lagi tanpa konfirmasi.

’’Kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan. Besok (hari ini, Red) akan kami usulkan pengesahan pelantikan ke DPRD Sidoarjo,’’ ujar Iskak. Jika tidak ada halangan, pelantikan digelar 17 Februari mendatang oleh gubernur Jatim.

Sementara itu, setelah ditetapkan kemarin, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa kemenangan tersebut bukanlah kemenangan miliknya maupun milik Subandi. ’’Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Sidoarjo,’’ ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo agar menjadi lebih baik. Kompetisi, kata dia, sudah selesai. ’’Kini saatnya bersatu membangun Sidoarjo agar lebih maju, aman, dan sejahtera,’’ ucapnya.

Muhdlor menyebut pasangan lain sudah legawa. Mereka semua berjiwa kesatria.

Muhdlor dan Subandi bertekad langsung tancap gas. Terutama percepatan realisasi 17 program yang mereka gagas saat kampanye. Terkait dengan progres tim transisi, pihaknya mulai berkomunikasi dengan fraksi. Terutama ketua fraksi dari berbagai partai sekaligus ketua partai.

’’Sekadar bincang-bincang karena sedari dini kami memastikan program dan janji kampanye lebih cepat eksekusi,’’ ungkapnya. Menurut Muhdlor, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi dengan legislatif.

JP

LEAVE A REPLY