Jurus Hadapi Resesi Indonesia, Begini Masukan Pakde Karwo

0
147

Nawacita – RESESI ekonomi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melanda Indonesia di kuartal III 2020. Pada kuartal ltahun ini, ekonomi tumbuh 2,97 persen dan tumbuh negatif atau terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal ll.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ||| di kisaran minus 2,9 persen sampai minus1,1 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Sebelumnya, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand terlebih dahulu masuk dalam resesi ekonomi pada kuartal || 2020. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang diperkirakan mampu menghindari resesi akibat pandemi Covid-19 ini. Tiga negara Iain yang diprediksi kebal dari resesi adalah Tiongkok, Turkmenistan, dan Pakistan.

Resesi maupun krisis ekonomi bukanlah hal baru dalam tata perekonomian global. Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam skala besar pada 1998, kemudian berulang di 2008 dalam skala yang lebih kecil.

Secara umum, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini telah ada di jalur yang benar (on the right track). Desain kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dipadukan dengan penguatan konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat sudah tepat.

Hanya, perlu penekanan dan penguatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak dan rentan. Yaitu, masyarakat miskin yang sudah ada dan miskin baru.

Pemerintah terus berikhtiar agar mampu merealisasikan penyerapan seluruh anggaran PEN sampai akhir tahun ini. Hingga 16 September 2020, realisasi pencairan mencapai Rp 241,06 triliun atau 34,7 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

Perkuat Daya Beli

Dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompokkelompok rentan, khususnya masyarakat miskin yang sudah ada dan masyarakat miskin baru.

Data BPS pada Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang. Bertambah 1,63 juta orang dari September 2019.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia bahkan menyebutkan, jika tidak ada intervensi dari negara, akibat pandemi Covid-19 bisa menambah orang miskin baru 5,5 juta hingga 8 juta orang.

Program perlindungan sosial secara khusus perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Untuk pendataan masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Data masyarakat miskin baru dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Data terbaru masyarakat miskin yang telah di-update ini kemudian diteruskan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian/lembaga negara terkait.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia bahkan menyebutkan, jika tidak ada intervensi dari negara, akibat pandemi Covid-19 bisa menambah orang miskin baru 5,5 juta hingga 8 juta orang.

Program perlindungan sosial secara khusus perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Untuk pendataan masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Data masyarakat miskin baru dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Data terbaru masyarakat miskin yang telah di-update ini kemudian diteruskan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian/lembaga negara terkait.

Data akurat mengenai penduduk miskin ini penting agar berbagai program perlindungan sosial, baik bantuan langsung tunai (cash transfer) maupun bantuan sosial lainnya untuk memperkuat daya beli, bisa fokus dan tepat sasaran.

Bantuan langsung tunai (cash transfer) akan menjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan selanjutnya didorong mengonsumsi barang yang diproduksi UMKM dan ultramikro. Bantuan langsung tunai inijuga sebaiknya dilanjutkan hingga kuartal H 2021, mengingat pandemi Covid-19 baru akan terkendali setelah adanya vaksin yang diprediksi paling cepat di awal Januari 2021.

Untuk itu, sedikitnya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, pembukaan retail dengan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, peningkatan peran industri pertanian serta makanan dan minuman (food and beverage). Ketiga, pengembangan e-commerce di setiap pedesaan.

Belajar dari Sejarah

Kita juga perlu belajar dari sejarah untuk menghadapi krisis ekonomi dan resesi yang melanda dunia saat ini. Pada1930-an, Barat pernah mengalami krisis ekonomi terbesar berupa keruntuhan ekonomi atau yang dikenal dengan Great Depression.

Ketika itu lnggris mengalami satu dekade pengangguran dua digit hingga 20 persen lebih. Sementara itu, Amerika Serikat berada di dalam jurang depresi dengan pasar saham jatuh 85 persen. Dan, bank-bank besar mengalami kegagalan karena tidak memiliki cadangan yang cukup guna memenuhi penarikan tunai nasabahnya yang menghancurkan deposit sehingga mengurangi stok uang.

Ketika itu kegagalan sistem moneter bertemu dengan kebijakan fiskal yang lemah. Pendek kata, instrumen moneter dan fiskal sama-sama gagal.

Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengambil terobosan dan Iangkah~ Iangkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Roosevelt, yang sebenarnya bukan penganut Keynesian yang memberikan ruang bagi hadirnya negara mengintervensi kebijakan keuangan, mengambil terobosan dengan mendorong hadirnya pemerintah Iebih jauh untuk menyelamatkan ekonomi Amerika.

Apa yang bisa diambil Indonesia dari kisah ini? Tentu hal yang dihadapi tak persis sama. Namun, kita kerap merasakan antara kebijakan moneter dan fiskal kurang sinkron, padahal sangat diperlukan untuk membantu kondisi bangsa dan negara dalam situasi krisis dan depresi.

Karena itu, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) perlu Iebih meningkatkan peran fiskal dan moneternya sehingga mampu membuat sinkronisasi kebijakan yang Iebih efektif dalam menghadapi krisis. Terobosan kebijakan yang diperlukan, salah satunya, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat, sektor UMKM, dan ultramikro perlu makin diperbaiki.

JP

LEAVE A REPLY