Perwali Merugikan, Pekerja RHU Ancam Turun Aksi Ke Jalan

0
190

Surabaya, Nawacita – Peraturan Walikota (Perwali) No. 33 Tahun 2020 menjadi polemik di kalangan sektor Rumah Hiburan Umum (RHU). Pasalnya mereka terganjal aturan jam malam seperti yang disebutkan dalam Perwali No. 33 Tahun 2020.

Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, mengatakan bahwa telah menerima banyak pengaduan dari pekerja seni serta pengusaha hiburan malam. Mereka mengeluhkan bahwasanya sudah lima bulan tidak bisa bekerja karena terbitnya Perwali No 33 Tahun 2020.

“Sedangkan kebutuhan hidup masih tetap dipenuhi karenanya melalui pertemuan pada siang ini meminta kepada pemkot surabaya melakukan revisi no 33 tahun 2020,” katanya saat ditemui wartawan, Senin 27 Juli 2020.

Khusnul melanjutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menyiapkan solusi kepada masyarakat yang terdampak. Sebab selama lima bulan tidak bekerja dan merupakan warga Surabaya yang menggantungkan hidupnya pada industri di Kota Surabaya

“Selama lima bulan tidak mendapatkan apa-apa baik bantuan sembako maupun BLT sedangkan mereka ini memiliki keluarga. Kebutuhan sehari-sehari terus berjalan. Pemkot harus memberi solusi dan merevisi perwali 33 tahun 2020,” tegasnya.

Sementara itu, Imron Sadewo mewakili pekerja seni Surabaya mengatakan bahwa terkumpulnya beberapa elemen untuk mengadu ke DPRD Surabaya terkait Perwali No 33 tahun 2020 untuk memohon kepada Wali Kota untuk segera merevisi pada Perwali tersebut. Sebab sangat membebankan kepada masyarakat.

“Tadi sudah disampaikan kalau sampai pada tanggal dua agustus tidak ada ketetapan walikota. Kita semua akan turun kejalan. Harapan kita janga sampai turun kejalan,”jelasnya

Sementara itu Sastra Hariyanto Condrokusumo, selaku ketua Papri Jatim mengatakan banyak keluhan yang dialami para pekerja seniman. Sehingga Ia berharap adanya solusi yang bisa melegakan semua pihak. Artinya tidak perlu mencabut Perwali. Melainkan memberikan kelonggaran agar para anggotanya bisa mencari nafkah kembali.

“Tapi adanya kebijakan mungkin tempat-tempat tertentu diperbolehkan. Sehingga kami mencari makan biarpun protokolnya diperketat. Itu akan lebih mengenakan. Ada jaminan bahwa pemerintah sebgaai tempat kita mengadu sebagai kita sambat. Kita terpaksa menjual barang-barang untuk kebutuhan hidup loh,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY