Seragam SMA/SMK Masih Berbayar, Politisi PDI-P: TisTas Tinggal Janji

0
106

Surabaya, Nawacita– Pengadaan seragam SMA/SMK secara Gratis dan Berkualitas (Tis Tas) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada tahun 2020 nampaknya belum bisa terealisasi. Padahal program tersebut pernah dicanangkan Gubernur Khofifah sejak awal menjabat

Hal itu diketahui setelah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa program seragam gratis tahun ini belum ada. Info tersebut sebagaimana dilansir dari media Suaraindonesia.co.id.

Dengan begitu, Wahid menyarankan kepada orag tua murid bisa membeli seragam sendiri, termasuk di koperasi sekolah.

Kabar tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Termasuk Politisi PDI-P kota Surabaya, Achmad Hidayat.

Ia menyayangkan program tersebut tidak bisa terlaksana. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Menurtunya sudah seharusnya Pemprov Jatim hadir untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas.

“Ada puluhan ribu siswa lulusan SMP Negeri di Kota surabaya. Karena itu Pemprov harus bisa menjamin biaya pendidikan mereka. Termasuk pengadaan seragam gratis,” katanya pada Jumat 24 Juli 2020.

Ia berpendapat, seharusnya program TisTas itu dapat terealisasi dengan cepat. Ketakutannya atas program TisTas menggratiskan seragam siswa SMA/SMK belum terealisasi adalah akan adanya suatu ketidak berimbangan antara Pemprov dan Pemkot dalam mengatasi kualitas pendidikan.

“Jangan sampai saat SMP bisa gratis masuk SMA/SMK malah kesulitan.” hematnya.

Ia membeberkan masih ada SMAN di Surabaya yang menawarkan seragam bagi siswa jalur mitra warga (afirmasi). Padahal menurutnya hal ini tidak etis untuk dilakukan.

“Sudah jelas, sesuai Perda nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bahwa peserta didik yang tidak mampu dibebaskan seluruh kewajiban pembayaran yang berkaitan operasional maupun personal sekolah. Artinya, program TisTas tinggal janji,” tandas Politisi muda partai berlambang kepala banteng itu.

Selain itu, Achmad berpendapat bilamana Pemprov tidak sanggup, alangkah baiknya dikembalikan lagi kewenangan mengurus SMA/SMK kepada Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga pendidikan bisa tercover secara keseluruhan dari berbagai jenjang.

“Memang pembagian wewenang UU 23 tahun 2014 adalah kewenangan Provinsi. Tapi, kalau Pemprov ndak kuat, kewenangannya bisa dikembalikan ke Surabaya lagi,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY