Konsekuensi Bila Pilkada 2020 Tak Jalankan Protokol COVID-19

0
159
Ilustrasi Pilkada Serentak
Ilustrasi Pilkada Serentak

Jakarta, Nawacita – Tahapan Pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 mulai dilanjutkan 15 Juni kemarin. Dalam kondisi pandemi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mewanti-wanti agar setiap tahapan diselenggarakan dengan protokol kesehatan. Lantas apa konsekuensinya bila tahapan tidak dilakukan dengan protokol kesehatan?

Soal protokol kesehatan tersebut, Kepala Gugus Tugas Doni Monardo, menyebut paling dasar yakni tidak dibenarkan adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau ternyata tetap dilakukan, menurut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu harus dengan skala terbatas dan harus diawasi ketat.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan dalam kondisi saat ini salah satu indikator sebuah tahapan pilkada disebut baik jika protokol kesehatan dengan tegas. Namun persoalannya lembaga mana yang punya wewenang untuk menegakkan aturan protokol kesehatan tersebut.

“Apakah bisa dibubarkan saat terjadi pengumpulan massa, misal ada ketentuan satu ruangan terisi 50% ternyata massa yang datang memenuhi ruangan itu. Apakah Bawaslu bisa membubarkan atau bagaimana? Apakah Bawaslu punya wewenang? Atau Satgas COVID? Atau kepolisian?,” ujar Aditya dalam keterangannya pada salah satu media masssa, Senin (15/6/2020).

Menurut Aditya, soal teknis pengawasan protokol kesehatan dalam pilkada ini harus segera dibahas penyelenggara pilkada, pemerintah, dan parlemen. Regulasinya harus disusun dengan detail. Tidak bisa semata-mata diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja.

Doktor ilmu politik lulusan University of Hamburg, Jerman ini menilai penyelenggara pemilu terlihat gagap menghadapi pilkada yang digelar dalam masa bencana ini. “Ini pengalaman pertama. Rujukan di UU Pilkada atau Pemilu tidak ada kondisi seperti ini. Mitigasi seperti apa pasti tidak terbayang pembuat UU juga. Jadi saat Bawaslu didorong untuk mengambil tindakan lebih, mereka pasti hati-hati,” ujar Aditya.

Salah satu negara yang dinilai sukses menyelenggarakan pemilu di masa pandemi yakni Korea Selatan. Korsel disokong kepercayaan publik yang kuat pada pemerintahnya terkait penanganan kesehatan COVID-19.

“Tes COVID digelar massif kemudian kurva pandeminya juga sudah turun,” kata Aditya.

Korsel pun menyusun regulasi dengan sangat detail. Sehingga tidak ada ruang pelanggaran protokol kesehatan. Negara ini pun punya pengalaman melaksanakan pemilu di tengah situasi bencana. Namun kalau ada usulan mengadaptasi aturan yang disusun Korsel menurut Aditya tidak semudah yang dibayangkan.

“Kondisi tiap negara berbeda-beda. Korsel masyarakat disiplinnya luar biasa. Kalau disiplin masyarakat tinggi, ngaturnya juga enak. Sementara kita kan agak repot soal itu. Menurut saya mungkin kepolisian bisa diberi wewenang untuk mengintervensi ditemani oleh Bawaslu atau ada cara-cara lainnya yang bisa dibahas,” ujar Aditya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menyatakan ruang-ruang kosong pada regulasi terkait protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada bisa sangat merepotkan. Pertama soal risiko kesehatan terjangkit virus Corona baik itu bagi penyelenggara, peserta, atau pendukung peserta pemilu.

Kemudian menurut Alwan, bisa saja kemudian muncul gugatan atas hasil pilkada. “Bisa jadi nanti ada pasangan calon yang kemudian tidak sepakat dengan prosesnya karena urusan protokol COVID ini kemudian menggugat. Nah ini ada kekosongan hukum di situ yang perlu diisi,” ujar Alwan.

Alwan pun mengusulkan Bawaslu dibantu lembaga pemantau pemilu diberi wewenang untuk mengawasi atau bahkan menghentikan tahapan yang tak sesuai dengan protokol kesehatan.

“Apabila ada tahapan yang tidak sesuai protokol kesehatan bisa diberhentikan. Pelaksanaan protokol kesehatan ini bisa jadi objek pemantauan,” katanya.

Sementara itu anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu punya kewenangan memberikan pengingat sebagai pencegahan maupun mengawasi bagaimana protokol kesehatan ini dilakukan. “Tentu juga bersama masyarakat secara umum karena pertaruhannya adalah soal keselamatan,” ujarnya.

Namun menurut Afif, soal kewenangan menghentikan tahapan jika ada pelanggaran masih belum ada aturan teknis dari KPU. “Jika sudah dapat tentu kami bisa memikirkan langkah pengawasannya. Kita harus menempatkan pilkada ini dalam situasi nggak normal atau kedaruratan, terutama terkait hal-hal yang menyertai tahapan seperti protokol COVID. Maka pencegahan dan sosialisasi yang harus kita maksimalkan,” katanya.

Detik.com

LEAVE A REPLY