Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren di Era New Normal

0
170
BERTEMU KETUA UMUM PKB: Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kiri) memberikan sedikit pengantar saat bertemu Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar (kanan) alias Cak Imin, di ruang Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5) . Selama dua minggu ini Zulkifli telah bertemu beberapa tokoh, tanggal 3 Mei 2018 bertemu dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, tanggal 8 Mei ia bertemu Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, tanggal 9 Mei bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang dan hari ini dengan Cak Imin.

“Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar“

Jakarta, Nawacita – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memberikan perhatian serius atas keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren seiring kebijakan pemerintah untuk menerapkan pola hidup kenormalan baru (new normal).

Persoalan itu dibahas khusus dalam rapat DPP PKB yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melalui sambungan virtual.

Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren Yusuf Chudlori menjelaskan, dalam rapat yang dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP PKB itu, dibahas perkembangan pendidikan di pondok pesantren. Karena sejauh ini belum ada program nyata dari pemerintah.

“Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Gugus Tugas, Gus Muhaimin Iskandar sempat menggelar rapat virtual dengan pondok-pondok pesantren di Jawa. Di antaranya diikuti oleh kiai Pondok Tambak Beras, Ploso, Lirboyo, dan Buntet Cirebon,” ujar Yusuf Chudlori, Rabu, 27 Mei 2020 malam.

Gus Yusuf sapaan karib Yusuf Chudlori, menambahkan, rapat juga melibatkan Ketua Rabhithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau asosiasi pesantren seluruh Indonesia Abdul Ghaffar Rozin.

“Dalam rapat itu, para kiai menyampaikan langsung kepada Gus Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI. Bahwa pondok pesantren akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Tetapi keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata,” papar Gus Yusuf.

Rencana dimulainya pendidikan di pondok pesantren itu, imbuhnya, berawal dari desakan para wali santri dan masyarakat kepada para kiai agar pesantren membuka kembali pendidikannya.

“Juga kekhawatiran akan kondisi santri akibat pengaruh buruk lingkungan, media sosial, dan televisi, akibat kontrol yang lemah,” sebutnya.

Namun di sisi lain, lanjut Gus Yusuf, para kiai juga memandang persoalan dengan sangat bijak. Para kiai tidak ingin pesantren menjadi cluster baru covid-19. Terlebih kebijakan pemerintah belum memperbolehkan adanya kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.

Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.

“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar,” tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut Gus Yusuf, kesiapan pesantren menjalankan kernormalan baru atau new normal harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol covid-19.

Kebutuhan sarana prasarana itu meliputi, pusat kesehatan pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis. MCK standar protokol covid -19, westafel portabel dan penyemprotan disinfektan.

“Termasuk APD (Alat Pelindung Diri), alat rapid test, hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan lokal, ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas,” terangnya.

Menurut Gus Yusuf, pemerintah perlu memfasilitasi rapid test dan swab test massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren.

Ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti ketentuan isolasi mandiri)  juga harus dibantu oleh pemerintah.

“Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang sesuai standar new normal (kenormalan baru), juga harus disiapkan oleh Kemendiknas dan Kemenag, termasuk di dalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren,” katanya.

“Tak ketinggalan, alokasi anggaran khusus harus ada di APBN maupun APBD untuk pesantren selama new normal. Dan ini telah diperintahkan kepada Fraksi PKB di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah misalnya, FPKB juga berhasil mengusulkan kepada pemerintah sehingga Baznas mengalokasikan anggaran untuk  pesantren meskipun masih terbatas,” imbuh Ketua DPW PKB Jateng ini.

Gus Yusuf menambahkan, Cak Imin sapaan karib Muhaimin Iskandar akan terus memperjuangkan aspirasi serta menangani kondisi tersebut. “Termasuk para kader-kader PKB  yang ada di daerah, akan turut berjuang. Karena pesantren aset bangsa yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia di negara ini,” tandasnya.

Cak Imin dan seluruh jajarannya belakangan ini fokus menangani pesantren yang nyata terdampak wabah virus korona. Mulai dari ketahanan pangan untuk santri yang tidak pulang kampung sampai fasilitas santri yang kembali berangkat ke pondok.

medcom


LEAVE A REPLY