Sarmuji Jadi Ketua Golkar Jatim Secara Aklamasi

0
282
Sarmuji Jadi Ketua Golkar Jatim Secara Aklamasi.
Sarmuji Jadi Ketua Golkar Jatim Secara Aklamasi.

Surabaya, Nawacita– Pada agenda Musyawarah Daerah (Musda) partai Golkar, Muhammad Sarmuji terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) periode 2020-2025. Nantinya, Sarmuji akan menggantikan Plt ketua DPD Golkar, Zainudin Amali.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zahrul Azhar Asumta menyampaikan selamat atas terpilihnya Sarmuji menjadi pemimpin baru Golkar di Jatim

“Selamat kepada Pak Sarmuji atas terpilihnya sebagai ketua definitif,” kata Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans di arena Musda (6/3).

Menurut Gus Hans, Proses terpilihnya Sarmuji secara aklamasi dianggap sangat demokratis dan pancasilais. “Golkar ini kan benteng pengawal Pancasila, maka pemilihannya pun dengan demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah mufakat,” ucapnya.

Ditanya terkait struktur pengurusan, Gus Hans mengatakan kemungkinan tidak akan ada perubahan. “Kayaknya engga ada perubahan sih,” ucapnya.

Diketahui, saat ini Sarmuji menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jatim VI. Ia juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Di luar aktivitas Parpol, Sarmuji adalah Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Keluarga Universitas Jember (Kauje). Ia juga tercatat sebagai mantan aktivis HMI.

Di Satu sisi, Sebelum penyampaian pidato dalam pembukaan Musda, Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainuddin Amali memang melontarkan isyarat kuat kalau Sarmuji bakal terpilih secara aklamasi.

“Saya mendapatkan informasi, baik Pak Sahat Tua Simanjuntak maupun Pak Gatot Sudjito sudah berkompromi akan memberikan dukungan kepada Mas Sarmuji. Inilah satu hal yang menggembirakan kita,” kata Zainuddin yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Zainuddin berharap DPD Partai Golkar Jatim tetap solid dalam melaksanakan Musda X. Ia berpesan bila Musda ini menghasilkan satu keputusan memilih pemimpinnya secara aklamasi, maka itu adalah cara partai Golkar berdemokrasi.

“Jangan dianggap permufakatan dalam demokrasi akan menghasilkan satu pilihan yang aklamasi itu tidak demokratis. Itu sesungguhnya adalah wujud dari demokrasi Pancasila,” tegasnya

(and)

LEAVE A REPLY