DPR Masih Bahas Wacana Penerbitan SIM oleh Kemenhub

0
221

Jakarta, Nawacita – Pihak Komisi V DPR RI masih membahas wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk mengenai rencana peralihan kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Novita Wijayanti. Saat ini, kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ada di Polri. Rencananya, kewenangan itu akan dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Masih dalam pembahasan di internal Komisi V,” kata Novita saat ditemui oleh wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dia pun menjelaskan, pemindahan kewenangan penerbitan surat-surat tersebut nantinya tidak hanya dilakukan di Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi. Tapi juga akan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan dalam mencari formulasi yang tepat nantinya.

“Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk ke depannya dilakukan rapat gabungan antara Komisi V dengan komisi terkait lainnya. Kalau memang diperlukan, kedepannya terbuka peluang rapat gabungan dengan Komisi III DPR RI,” ujar Novita.

Sebelumnya wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari Polri ke Kemenhub disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa. Dia beralasan, Polri belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pembuatannya.

Oleh sebab itu DPR mewacanakan ke depan penerbitan SIM, STNK, hingga BPKB akan dialihkan kepada Kemenhub. Pengalihan itu menurut Nurhayati dapat melalui revisi UU Nomor 22/2009 tentang LLAJ.

“Saya mendorong agar ada revisi Undang-Undang, hal ini juga demi mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945,” kata Nurhayati dalam siaran persnya, Senin (3/2/2020).

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kemenhub tak sependapat. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi, paling benar kewenangan itu memang dipegang polisi lantaran Kemenhub tidak memiliki infrastruktur.

Selain itu polisi dinilai sudah berpengalaman, sedangkan Kemenhub jika diminta mengurus SIM dan STNK harus mulai dari nol.

“Jadi SIM dan STNK tetap seperti saat ini karena terkait masalah itu polisi membangun SIM sudah lama, infrastruktur dan sebagainya sudah siap sekali. Kalau misalnya kami nih tidak punya,” kata Budi di kantornya, Jumat (7/2/2020).

RSA

LEAVE A REPLY