Wacana Pemulangan Eks ISIS, PDIP Usul Kerjasama dengan Pesantren

0
234
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Muchamad Nabil Haroen

Jakarta, Nawacita – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengusulkan agar pemerintah bekerjasama dengan pesantren, terkait wacana pemulangan eks kombatan kelompok militan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil ini, untuk bisa kembali ke tengah masyarakat Indonesia, dibutuhkan bantuan dari banyak pihak, termasuk komunitas-komunitas masyarakat semisal pesantren untuk deradikalisasi dari konteks ideologi eks ISIS tersebut.

“Tidak bisa hanya dengan deradikalisasi formal, perlu kerjasama dengan pesantren untuk deradikalisasi melalui ajaran agama yang moderat. Tentu ini setelah ada klasifikasi kombatan, serta melalui pemeriksaan indeks radikalisme,”  kata Gus Nabil di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dia juga mengingatkan pentingnya prosedur deradikalisasi dan klasifikasi dalam  penanganan eks ISIS, jika diterima pulang ke Indonesia. Menurut Gus Nabil, prosedur-prosedur deradikalisasi harus ditempuh sebab mereka juga butuh pendampingan.

“Artinya memperlakukan mereka  harus dengan klasifikasi serta deradikalisasi yang menyeluruh.  Tidak cukup hanya  aspek formal dengan sumpah atau penandatangan legalitas untuk setia pada NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kolaborasi antara institusi negara, pesantren serta ormas Islam moderat semisal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menyusun program deradikalisasi, harus dilakukan secara komperhensif pula.

Sebab yang dilawan dari eks kombatan ISIS tersebut adalah ideologi. Oleh karena itu, untuk melawan ideologi, pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan bahwa harus lewat pendekatan ideologi dan pengetahuan.

“Kalau melawan ideologi, ya harus dari pendekatan ideologis dan pengetahuan. Namun, kalau mereka berangkat ke Syiria, Afghanistan, Irak dan menjadi anggota ISIS karena faktor ekonomi, ya harus pakai pendekatan ekonomi, misalnya dengan pemberdayaan, atau lainnya,” tutur dia.

Intinya, tegas Gus Nabil, sebelum mengambil  kebijakan atau pun  keputusan terhadap eks ISIS itu, idealnya harus ada riset matang terkait implikasi, prosedur, serta dampak yang akan terjadi jika mereka kembali ke Indonesia.

Sebab  keberadaan mereka berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan dapat mengancam stabilitas negara ini. Namun pada sisi lain, pihaknya melihat ada persoalan kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan karena eks kombatan tersebut berasal Indonesia.

“Jadi, harus ada kajian mendalam dulu. Saya kira Menteri Agama harus melihat persoalan  secara lebih komprehensif,” kata pria yang juga merupakan Ketua Umum Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU),  Pagar Nusa ini.

Dia pun juga melihat penanganan eks-ISIS juga akan menjadi tantangan dunia internasional. Sebab jika nantinya tidak diperbolehkan untuk pulang ke Indonesia, lalu akan kemana mereka, sementara di sisi lain mereka merupakan WNI.

“Kita harus kaji betul positif negatif atas pemulangan ini. Apakah diterima pulang ke Indonesia atau tidak. Jika tidak boleh pulang, terus mereka akan ke mana? Ini isu internasional yang melibatkan berbagai negara,” tukas Gus Nabil.

RSA

LEAVE A REPLY