HIPMI Temui Dirjen Pajak Bahas Kemudahan Regulasi

0
389
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani (baju putih) dan Ditjen Pajak Suryo Utomo, di kantor pusat DJP, Jakarta, (6/2/2020).

Jakarta, Nawacita – Sejumlah pengusaha muda berinisiasi untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatan penerimaan keuangan negara dalam bentuk pajak. Hal ini dilakukan oleh pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan melakukan audiensi dengan pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan BPP HIPMI mengatakan, berkomitmen untuk menjadi partner strategis pemerintah. Dalam hal ini DJP dengan menjadi jembatan bagi para pengusaha muda untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. “Disisi lain, HIPMI akan secara aktif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang membawa dampak positif bagi dunia usaha,” terang Ajib Hamdani, saat memimpin rombongan BPP HIPMI audiensi, di kantor DJP Jakarta, (6/2/2020).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Anta Ginting dan 17 orang pengurus HIPMI Pusat yang membidang ekonomi dan keuangan. Diskusi seputar pajak, tax amnesty dan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengusaha lokal berlangsung gayeng dan dinamis. Suasana keakraban Tampak dari pertemuan tersebut hingga disepakati HIPMI – DJP terus bersinergi untuk percepatan peningkatan ekonomi Indonesia. “Kami sedang rancang membuat MoU (Nota Kesepahaman) antara HIPMI dengan DJP agar sinergi terbangun dari kantor pusat hingga daerah,” imbuh Ajib yang juga Ketua HIPMI Tax Amnesty ini.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI,  Suryo Utomo juga langsung menyambut positif MoU HIPMI – DJP. Pejabat yang baru dilantik 1 November 2019 itu menyampaikan bahwa DJP ingin menjadi institusi yang disegani, bukannya ditakuti. “Bahwa persoalan penerimaan negara adalah kewajiban semua pihak, bukan hanya pemerintah, sehingga DJP mengapresiasi HIPMI dalam menginisiasi audiensi kali ini,” jelasnya.

Terkait omnibus law yang akan mulai berlaku di tahun 2021, lanjut Suryo, diharapkan dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan ke depan akan mampu mendorong ekonomi ke arah lebih baik. “Disini mungkin Pengusaha muda dan masyarakat bisa meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak,” paparnya.

Sementara itu, Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, MoU HIPMI – DJP agar segera dapat direalisasikan. Agar HIPMI dapat menjadi partner formal DJP sehingga nantinya dapat dibreakdown ke unit vertikal di bawahnya untuk bersinergi dengan pengusaha-pengusaha yang tersebar di berbagai daerah. Sehingga tak hanya pusat, tapi sinergi dan saling bekerjasama HIPMI juga terjadi dengan Kanwil Pajak di seluruh daerah. “Ini tentu akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat signifikant, Baik untuk kepentingan pengusaha maupun kepentingan negara,” jelas Wira. rko

LEAVE A REPLY