Dipanggil Bawaslu, Yoko-Kusnan Siap Mundur dari ASN

0
150
Yoko Priyono usai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Selasa (21/1). Saat keluar, ia bertemu dengan rivalnya, Kusnan Hariadi yang juga tengah berebut tiket di pilkada.

Mojokerto, Nawacita – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto tak sekadar main-main dalam menindak aparatur sipil negara (ASN) yang disinyalir terlibat aktif dalam politik praktis.

Selasa (21/1) dua ASN Kabupaten Mojokerto dipanggil dan dilakukan pemeriksaan setelah diketahui telah mendaftar penjaringan bakal calon bupati-bakal calon wakil bupati (bacabup-bacawabup) sejumlah parpol.

Kedua ASN itu adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Yoko Priyono, serta Kasi Pembinaan dan Peningkatan Akseptor di Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Kusnan Hariadi. Keduanya datang di kantor Bawaslu di Jalan Raya Bangsal tepat pukul 10.00.

Yoko Priyono menjalani pemeriksaan lebih awal. Ia diperiksa langsung oleh tiga komisioner. Masing-masing Ketua Bawaslu Aris Fakhrudin Asy’at, Afidatusholikha, dan Dody Faisal. Yoko dimintai keterangan selama 1,5 jam. ’’Saya taat aturan. Kalau memang harus mundur, saya akan mundur,’’ ungkapnya usai menjalani pemeriksaan.

Pun demikian dengan Kusnan Hariadi, ia menerangkan, saat ini dirinya sudah mengajukan pensiun. Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Kusnan menunjukkan bukti pengajuan pensiun tertanggal 7 November 2019 silam.

’’Sudah saya jelaskan. Bahwa saya sudah mengajukan pensiun. Hanya saja, sampai sekarang ini SK belum turun,’’ jelas dia. Kusnan sendiri akan memasuki masa pensiun murni Agustus nanti. Yang sudah dikantongi Kusnan saat ini hanyalah SK masa persiapan pensiun (MPP). ’’Saya sudah ambil MPP. Dan SK sudah turun sejak Desember lalu,’’ katanya.

Jika memang Bawaslu menilai langkah dirinya salah dan mengharuskan dirinya melepas statusnya ASN, maka ia pun akan merelakan. ’’Tidak masalah. Kalau memang saya diharuskan untuk mundur,’’ pungkas pria yang lama bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) itu.

Keseriusan Kusnan dan rela melepas statusnya sebagai ASN bukan tanpa pertimbangan. Saat ini, ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol. Bahkan Kusnan sangat optimistis mampu mengantongi tiket dalam pilkada nanti.

Sejumlah parpol yang diyakini akan mengusung dirinya adalah Gerindra, PPP, dan Golkar. Dengan tiga parpol ini, Kusnan sudah dipastikan bisa mengantongi 14 kursi atau lebih dari 20 persen suara pileg sebagai syarat minimal pencalonan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, pemeriksaan Bawaslu sebatas melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, sebagai ASN, dilarang aktif terjun ke politik praktis. Kedua ASN itu dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan itu ditegaskan, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol. ’’Meski pun belum memasuki tahapan kampanye, ASN harus mampu menjaga netralitasnya,’’ kata dia.

Aris menerangkan, kedua ASN itu telah mendatangi kantor sejumlah parpol dan mengambil formulir pendaftaran, serta mengembalikannya. ’’Meskipun kita tidak memiliki kewenangan menindak, tapi kita memiliki tugas menjaga netralitas. Nanti, KASN yang akan memberikan tindakan,’’ tegas dia.

Pasca melakukan pemeriksaan terhadap Yoko dan Kusnan, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap kepala BPKP Susantoso. Hanya saja, Susantoso tengah sibuk menjalani pemeriksaan KPK di Mapolres Mojokerto Kota. Ia hanya diwakili oleh salah satu kepala bidangnya. Pemeriksaan ini untuk mengungkap status kedua ASN yang telah dimintai keterangan sebelumnya.

JP

LEAVE A REPLY