Mantan Anggota DPR Djamal Aziz Berkukuh Tak Terlibat Kasus e-KTP

0
226
Mantan Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz
Mantan Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz
Jakarta, Nawacita – Mantan Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Djamal Aziz membantah terlibat dalam proses pembahasan proyek e-KTP. Djamal menuturkan, saat pembahasan e-KTP bergulir, ia sudah tidak lagi menjabat anggota komisi II.
Namun, Djamal mengatakan, saat masih menjadi anggota komosi II, ia pernah mengikuti rapat pembahasan Sistem Administrasi Informasi dan Kependudukan (SIAK) pada 5 Mei 2010.
“Setelah itu ada rapat lagi kalau enggak salah 11 Mei 2010, saya sudah enggak ada itu, saya ada tugas ke luar. Terus ada lagi kalau enggak salah, tanggal 3 Juli, sudah enggak ikut. Lalu 11 Mei sama 3 Juni sudah enggak ikut rapat saya,” ujar Djamal usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4).
“10 Juli sudah reses, sampai 15 Agustus. Dan 16 Agustus itu kalau enggak salah paripurna, 17 Agustus upacara, 18 Agustus saya terima surat cinta pindah dari komisi II,” sambungnya.
Seingat Djamal, dalam rapat pembahasan SIAK saat itu dipimpin oleh mantan pimpinan Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Dia mengaku, dalam rapat tersebut pembahasan sempat alot. Lantaran, kata Djamal, anggota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri belum siap dalam hal anggaran.
“Kalau waktu yang 5 Mei itu memang alot, mereka mau dilakukan pengecekan dan sebagainya. Itu mereka masih belum siap, dan pada saat itu mereka masih belum siap, dan pada saat itu anggarannya cuma Rp 384 miliar. Itu saja, perkara (anggarannya) naik,” tuturnya.
Hari ini, KPK memeriksa Djamal untuk tersangka Markus Nari, politikus Golkar yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Markus diduga menerima uang proyek e-KTP sebesar Rp 4 miliar. Uang itu diduga diberikan langsung oleh Sugiharto, eks PNS Kementerian Dalam Negeri, yang kini menjadi terpidana bersama bosnya, Irman.
Sedangkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan, nama Markus tercantum sebagai penerima duit Rp 5 miliar pada pertengahan Maret 2012.
Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, tertulis bahwa setiap Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) DPR diduga menerima aliran uang proyek sebesar 37 ribu dolar AS saat proyek e-KTP bergulir.
Namun, Djamal mengklaim tak pernah menerima uang tersebut. Lantaran menurutnya, ia sudah tak berada di Komisi II saat proyek e-KTP sedang dibahas. Dia menilai banyak ketidak sesuaian nama dengan jabatan yang muncul dalam setiap pemberitaan di media massa.
Nama Djamal dan Markus juga diduga terlibat dalam kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi e-KTP. Keduanya diduga mengintimidasi politikus Hanura Miryam S Haryani saat akan memberikan keterangan ke penyidik KPK.
Akan tetapi, saaat disinggung soal dugaan keterlibatannya, Djamal membantah.
“Kalau nekan Bu Miryam itu apa relevansinya? Saya sudah bukan anggota dewan, Bu Miryam masih anggota dewan,” kata Djamal.
kum

LEAVE A REPLY