PAN Sebut Impor Garam Serampangan Bikin Jeri

0
273
Ilustrasi.

Jakarta, NawacitaHarga garam domestik yang dihasilkan petani garam di berbagai daerah dikhawatirkan jatuh. Lantaran, importasi garam yang dibiarkan leluasa.

“Jangan sampai harga garam dalam negeri benar-benar jatuh akibat adanya impor garam industri,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Viva Yoga mengingatkan, petani garam sudah bekerja keras dan menunggu lama. Dengan harapan bisa mendapatkan hasil optimal dari produksi garamnya.

Alih-alih bisa memperoleh pendapatan lumayan lantaran harga garam yang bagus. Mereka justru bakal merugi lantaran kebijakan impor garam.
“Kami harap, pemerintah melakukan upaya stabilisasi harga garam di pasaran nasional,” papar politisi asal Pasuruan, Jawa Timur ini.

Selanjutnya kader PAN ini mengingatkan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dalam aturan ini menyebutkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah, wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (20/3/2018), mengatakan, pemerintah membuka lahan produksi garam baru di wilayah timur Indonesia agar bisa swasembada garam pada 2021.

“Sejumlah wilayah sudah dibuat perluasan lahan baru produksi garam seperti di NTT, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, Malaka dan wilayah lainnya,” kata Agung.

Agung mengatakan, pembukaan lahan produksi garam baru itu adalah upaya Pemerintah supaya Indonesia bisa swasembada garam pada 2021. Sementara itu, manajemen PT Garam (Persero) menargetkan produksi 350.000 ton garam dari lahan 5.000 hektar pada musim kemarau 2018.

“Kami sudah melakukan beberapa kali rapat kerja dan persiapan menghadapi masa produksi tahun ini. Kami memang menargetkan bisa memproduksi garam 350.000 ton,” kata Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko di Sumenep, Jawa Timur.

Budi menjelaskan, PT Garam melalui divisi produksi, telah menyiapkan segala sesuatunya untuk memproduksi garam, dan lahan milik BUMN tersebut yang tersebar di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur telah disiapkan untuk memproduksi garam.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah untuk semakin memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola garam nasional di berbagai daerah.

Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, tidak berpihak terhadap keberlanjutan, dan kesejahteraan petambak garam.

Sebaliknya, ujar dia, PP itu dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini jelas-jelas hanya menguntungkan segelintir golongan. “PP ini semakin menunjukkan rupa negara yang lebih suka impor, ketimbang memperbaiki tata kelola garam Indonesia,” ucapnya.

inlh

LEAVE A REPLY