Komentar Bos IMF Diajak Jokowi Blusukan ke Pasar Tanah Abang

0
494
Presiden Joko Widodo mengajak Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde berkunjung alias blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (26/2/2018).
Presiden Joko Widodo mengajak Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde berkunjung alias blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (26/2/2018).

Jakarta, Nawacita –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde berkunjung alias blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (26/2/2018) siang ini.

Jokowi dan Lagarde yang tiba di Blok A langsung mendapatkan sambutan dari masyarakat di pasar tersebut. Tampak turut mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Jokowi mengaku sengaja mengajak Lagarde ke Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan geliat sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Sian‎g hari ini saya datang ke Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan kepada Ibu Madame Christine Lagarde bahwa sektor usaha kecil, sektor usaha menengah, usaha mikro itu banyak sekali di negara kita indonesia,” ujar dia di Blok A Pasar Tanah Abang.

Sementara itu, Lagarde mengaku kagum dengan geliat dan aktivitas perdagangan yang ada di pasar tersebut. Bahkan menurut dia, aktivitas di pasar ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia.

“Saya kagum karena kekuatan industri tekstil, dan wanita yang bekerja di pasar ini, ini menunjukkan semangat dari ekonomi Indonesia,” jelas dia.

Pastinya, ini bukan pertama kali Jokowi mengajak tamu negara blusukan ke pasar. Sebelumnya Jokowi pernah mengajak Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull dan Presiden Republik Filipina ‎Rodrigo Roa Duterte blusukan ke Pasar Tanah Abang.

IMF Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3 Persen pada 2018

The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat naik secara bertahap menjadi 5,6 persen dalam jangka menengah.

Pertumbuhan ekonomi itu akan disumbangkan dari permintaan domestik. Akan tetapi, IMF memperingatkan Indonesia mengenai peningkatan investasi infrastruktur yang dapat bebani negara.

Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis pada Selasa 6 Februari 2018, IMF juga memproyeksikan inflasi tahunan akan tetap sekitar 3,5 persen. Diharapkan inflasi dapat terjaga baik.

Selain itu, defisit neraca berjalan diperkirakan tetap dekati dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini didorong harga komodits dan ekspor yang kuat.

Laporan IMF juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2017 di kisaran 5,1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target pemerintah Indonesia. Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 5,4 persen pada 2018.

“Risiko terhadap prospek masih ada terutama lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Amerika Serikat, penurunan pertumbuhan di China dan ketegangan geopolitik,” tulis IMF, seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (7/2/2018).

IMF menilai, pertumbuhan global dan harga komoditas dapat membantu prospek ekonomi Indonesia. Namun risiko domestik membayangi Indonesia antara lain kekurangan penerimaan pajak dan pembiayaan fiskal yang lebih besar karena suku bunga tinggi.

IMF juga mendesak pemerintah Indonesia tetap mewaspadai risiko arus modal yang volatile dan penyesuaian fiskal 2018. Ini untuk menjaga pertumbuhan dan menjaga kondisi fiskal.

Selain itu, IMF menyambut baik kemajuan Indonesia untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Namun langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk serap investasi baru.

“Prioritas harus diberikan untuk pembiayaan infrastruktur dengan pendapatan dalam negeri, serta partisipasi sektor swasta lebih besar termasuk investasi langsung asing. Ini agar batasi penumpukan utang perusahaan dan kewajiban kontinjensi dari Badan Usaha Milik Negara,” tulis IMF.

lpt6

LEAVE A REPLY